Berita

Anggawira/Dok

Nusantara

HIPMI Dukung Hapus Lelang Konsolidasi

KAMIS, 26 OKTOBER 2017 | 06:52 WIB | LAPORAN:

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi langkah Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang akan menghapus lelang konsolidasi yang dijalankan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Sebab, pelaksananaan lelang konsolidasi dinilai menutupi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berpartisipasi di lelang berbagai proyek yang sebenarnya diperuntukan bagi UKM.

"Kami mewakili para pelaku UKM di Jakarta, tentunya sangat menyambut baik terobosan Pemda DKI untuk menghapuskan lelang konsolidasi. Karena seperti yang kita ketahui lelang konsolidasi selama ini menghambat para pelaku UKM untuk berkembang dan menutup kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai lelang proyek," tutur Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi, Anggawira dalam keterangannya.


Selain itu, kajian ulang terhadap lelang konsolidasi dipandang Anggawira sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan UKM yang selama ini minim untuk bisa menembus pemasaran pada level nasional. Untuk itu, dia menyatakan, monitoring pemerintah terhadap para pelaku UKM yang melingkupi segala aktivitas produksi dan pemasarannya sangat dibutuhkan. Semisal, mengawasi pelaku UKM yang makin berkembang dan stagnan atau bahkan yang mengalami penurunan.

"Kami berharap, pemerintah DKI Jakarta saat ini dapat dengan segera merespon masalah- masalah yang dialami oleh para pelaku UKM. Regulasi yang ditetapkan pada dasarnya dibuat atas semangat untuk mendorong dan menyelamatkan pelaku UKM namun sayangnya, pada proses pelaksanaannya kita sering mengalamai inkonsistensi," imbuh fungsionaris Partai Gerindra tersebut.

Sama halnya dengan lelang konsolidasi. Di dalam pelaksanaannya, ia melihat kebijakan ini membuat perusahaan besar mendapatkan proyek. Namun, saat pengerjaannya,  perusahaan tersebut mensubkonkannya ke perusahaan- perusahaan kecil.

"Kemudian, perusahaan kecil yang berkontrak dengan perusahaan besar pemenang lelang mendapat nilai kontrak yang jauh lebih kecil dengan masa pembayaran yang lebih lama. Cara itu sama sekali tidak sehat dan tidak mendukung UKM," jelas Anggawira.

Sebelumnya, Wagub Sandi menyebut usul penghapusan lelang konsolidasi berasal dari kalangan pengusaha. Sandi menuturkan, menurut penilaian para pengusaha, lelang konsolidasi tidak berpihak pada usaha kecil dan menengah.

"Ini merupakan dari awal karena masukan dari Kadin, dari HIPMI, dari dunia usaha khususnya Inkowapi, Iwapi, penggerak usaha-usaha kecil menengah bilang bahwa lelang konsolidasi ini sangat tidak adil pada usaha kecil, usaha-usaha yang didorong oleh UKM," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/10) lalu.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya