Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

PSPI Mau Wujudkan Pertanian yang Visioner dan Terintegrasi

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 21:12 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI), Sunarso ingin mewujudkan dunia pertanian dalam negeri yang visioner dan terintegrasi. Caranya, dengan mempersiapkan strategi reforma agraria yang dibagi menjadi dua konsep yakni di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Untuk di Jawa, kata dia reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi pengelolaan yang disebut corporate farming.

"Subyek utamanya adalah petani," tandasnya dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Rabu (25/10).


Nah, menurut dia, untuk melaksanakan corporate farming, syaratnya adalah petani harus memiliki tanah. Karena dengan hal itu, petani akan mudah melakukan kegiatan usaha tani dan menentukan pertanaman yang akan dibudidayakan. Petani juga akan mudah mengakses permodalan.

“Solusi pertanian saat ini adalah dengan corporate farming yang seluruhnya harus dikonsolidasikan," tambahnya.

Saat ini, lanjutnya hanya perusahaan BUMN yang melakukan corporate farming dengan skala nasional. Namun katanya, kebijakan itu tetap harus dibuat secara partisipatif.

"Akan tetapi corporate farming hanya mengkonsolidasikan area sampai memenuhi skala ekonomi saja. Lantas bagaimana agar hasil konsolidasi itu efisien dan hasilnya bernilai tambah? Menuju kejalan itu, yakni dengan membangun industri berbasis pertanian," urainya.

Sunarso melanjutkan, reforma agraria untuk di luar Pulau Jawa. Dimana disana lahan sudah tersedia dengan masih banyaknya tanah dibawah penguasaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang bisa di distribusikan kepada petani.

“Tujuan utama reforma agraria adalah untuk memberikan pemerataan kesempatan usaha tani kepada petani, jika sudah merata dan memenuhi skala ekonomi, maka akan terjadi pemerataan  pendapatan. Dan itulah yang dimaksud untuk mengurai tingkat kesenjangan ekonomi," bebernya.

Adapun dalam menjalankan reforma agraria, Sunarso bilang hal yang patut menjadi perhatian diantaranya dari sisi sosiologis, ketahanan, hukum, dan lainnya.

"Kebijakan ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk organisasi sarjana pertanian dan organisasi petani itu sendiri,” tukasnya. [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Legislator Gerindra Dipanggil Majelis Kehormatan Usai Viral Main Game saat Rapat

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:19

Emas Antam Ambruk, Satu Gram Dibanderol Rp2,81 Juta

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:10

Di Forum BRICS, Sugiono Kenang Empat TNI Gugur dalam Misi Perdamaian Lebanon

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:02

Pengamat: Kombinasi Sentimen Global Bikin Rupiah Tersungkur

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:29

Jakarta Masih Ibu Kota Kabar Baik untuk Masa Depan Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:23

ARUKKI Surati Ketua KPK, Minta Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Diperiksa

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:16

Jemaah Haji Lansia dan Sakit Tetap Raih Pahala Meski Beribadah di Hotel

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:09

Resmi Masuk RI! Ini Spesifikasi dan Harga MacBook Neo, Laptop Termurah Apple

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:03

PKB Gagas Reformasi Perlindungan Santri Lewat Temu Nasional Ponpes

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:01

Di Balik Pelemahan Rupiah, Ada Tekanan Besar pada Ekonomi Domestik

Jumat, 15 Mei 2026 | 10:51

Selengkapnya