Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

PSPI Mau Wujudkan Pertanian yang Visioner dan Terintegrasi

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 21:12 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI), Sunarso ingin mewujudkan dunia pertanian dalam negeri yang visioner dan terintegrasi. Caranya, dengan mempersiapkan strategi reforma agraria yang dibagi menjadi dua konsep yakni di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Untuk di Jawa, kata dia reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi pengelolaan yang disebut corporate farming.

"Subyek utamanya adalah petani," tandasnya dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Rabu (25/10).


Nah, menurut dia, untuk melaksanakan corporate farming, syaratnya adalah petani harus memiliki tanah. Karena dengan hal itu, petani akan mudah melakukan kegiatan usaha tani dan menentukan pertanaman yang akan dibudidayakan. Petani juga akan mudah mengakses permodalan.

“Solusi pertanian saat ini adalah dengan corporate farming yang seluruhnya harus dikonsolidasikan," tambahnya.

Saat ini, lanjutnya hanya perusahaan BUMN yang melakukan corporate farming dengan skala nasional. Namun katanya, kebijakan itu tetap harus dibuat secara partisipatif.

"Akan tetapi corporate farming hanya mengkonsolidasikan area sampai memenuhi skala ekonomi saja. Lantas bagaimana agar hasil konsolidasi itu efisien dan hasilnya bernilai tambah? Menuju kejalan itu, yakni dengan membangun industri berbasis pertanian," urainya.

Sunarso melanjutkan, reforma agraria untuk di luar Pulau Jawa. Dimana disana lahan sudah tersedia dengan masih banyaknya tanah dibawah penguasaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang bisa di distribusikan kepada petani.

“Tujuan utama reforma agraria adalah untuk memberikan pemerataan kesempatan usaha tani kepada petani, jika sudah merata dan memenuhi skala ekonomi, maka akan terjadi pemerataan  pendapatan. Dan itulah yang dimaksud untuk mengurai tingkat kesenjangan ekonomi," bebernya.

Adapun dalam menjalankan reforma agraria, Sunarso bilang hal yang patut menjadi perhatian diantaranya dari sisi sosiologis, ketahanan, hukum, dan lainnya.

"Kebijakan ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk organisasi sarjana pertanian dan organisasi petani itu sendiri,” tukasnya. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya