Berita

Foto: Dok

Bisnis

Beberapa PKS PTPN IV Rusak, Ribuan Ton Sawit Busuk Setiap Hari

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 11:17 WIB | LAPORAN:

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV sepertinya tak lama lagi akan segera menyusul nasib buruk yang sudah dialami PTPN II , PTPN XIII dan PTPN XIV akibat salah kelola.

"Jangankan mencetak laba, bayar gaji untuk pegawai pun sulit,"  Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada redaksi, Rabu (25/10).

Bandingkan dengan sekitar delapan tahun yang lalu, ulas Yusri, posisi kinerja keuangan PTPN IV paling sehat dan menyumbang laba besar ke negara. Kinerja keuangan PTPN IV bahkan sering salip-salipan dengan PTPN III. Namun sekarangnya sudah di bawah PTPN V dan PTPN VI.


"Tetapi apa yang hendak disesalkan nasib buruk telah menimpanya tak lain adalah  akibat kementerian BUMN, salah menempatkan orang di pucuk pimpinan yang tidak sesuai bidang kompentensinya," jelas Yusri.

Ia mencontohkan, penempatan Siwi Peni sebagai dirut PTPN IV yang diduga bermasalah dan melanggar ketentuan Peraturan Menteri BUMN soal tata cara pemilihan direksi dan komisaris. Selain Siwi berlatar belakang dari pegawai BNI, sebelumnya  sempat diangkat sebagai direktur keuangan PTPN III. Dari hasil penelusurannya ternyata pengangkatan Siwi Peni menjadi dirut PTPN IV tidak melalui usulan yang lazim juga tanpa mekanisme fit and proper test.

"Biasanya siapapun yang diusulkan harus diawali oleh dewan komisaris PTPN IV ke Holding Perkebunan dan diteruskan kepada Menteri BUMN melalui Deputy bidang Agro dan Farmasi agar mendapatkan persetujuan, ternyata proses itu tidak dilalui. Entah dari mana tiba tiba diduga ada tekanan kepada Kementerian BUMN agar Siwi Peni yang ditunjuk sebagai direktur utama PTPN IV," ujarnya.

Kondisi tersebut di atas, lanjut Yusri, semakin diperparah lagi karena direktur operasionalnya dijabat oleh Rediman Silalahi yang ternyata mantan Kabag Tehnik PTPN III dan tak memahami tehnik budaya tanaman. Menurutnya nyata pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Deputi BUMN Wahyu Kuncoro merangkap wakil komisaris BNI dengan menempatkan beberapa orang BNI puncak sebagai dirut seperti, Siwi Peni di PTPN IV, Dasuki Amsir yang tidak punya prestasi apapun selama menjabat dirut di PTPN IV, tetapi bisa dikondisikan duduk sebagai direktur utama Holding Perkebunan. Hal ini terjadi juga di beberapa PTPN lainnya.

"Jadi tidak heran kita saat ini hampir di semua holding perkebunan, produksi
hampir semua tanaman turun drastis. Hal ini disebabkan pemotongan anggaran yang melanggar RKAP yang sedang gencar dikerjakan oleh Dasuki Amsirsebagai Dirut Holding, semuanya anak usaha ditergetkan mencatat laba dengan cara kurang benar yaitu memotong anggaran  yang tak wajar," paparnya.  

Padahal seharusnya target mencetak laba itu dengan menggenjot produksi dan memberi pupuk sesuai standar yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit  (PPKS). "Bukan pandai-pandaian yang tak ada alasan bisa dipertanggungjawabkan secara tehnis bidang tanaman," sambungnya.

Prinsip Panen Angkut dan Olah (PAO) jelas dinilainya telah terabaikan hampir di semua unit kebun dan menyebabkan restan Tanda Buah Segar (TBS) meningkat, juga rendemen CPO dari PKS rendah.

"Seperti contoh kecil apa yang terjadi di PKS Langkat, ratusan ton tangkos (tandan kosong ) yang tak terangkut karena persoalan ongkos angkut terlalu murah alias tak wajar dan ini hampir terjadi di semua kebun anak usaha holding," beber Yusri.

Dengan pola kebijakan direksi Holding Perkebunan seperti itu, menurutnya sudah sangat membahayakan masa depan perusahaan BUMN ini masuk jurang bangkrut. Seharusnya Menteri BUMN sebagai pembantu presiden segera bertindak mengevaluasi kinerja direksi holding dan anak usahanya agar bisa ditata ulang sebelum terlambat.

"Janganlah percaya pada laporan AIDS (asal ibu dengar senang) dari deputi BUMN bidang Agro dan Farmasi yang diduga berkongkalikong dengan direksi Holding Perkebunan," tegasnya.

Jika terus dibiarkan ia mengingatkan, Menteri BUMN Rini Soemarno akan menyaksikan sendiri produksi semua tanaman hancur di tahun 2018 dan 2019. "Bahkan yang lebih tragis lagi, hampir banyak karyawan di kantor direksi dan di kebun-kebun sudah mengguyonkan  lambang BNI Kapal Berlayar dengan ejekan nampaknya kebun kita mau dibawa berlayar ke laut ini. Apa maksudnya itu?" tutupnya.[wid]
 

 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya