Presiden memberikan perhatian khusus terhadap masalah kesejahteraan saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyerukan agar memperbanyak proyek padat karya dan menekan inflasi untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
Jokowi mengungkapkan, sekÂtor padat karya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian, makin banyak masyarakat memiliki penghasilan sehingga bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa.
"Untuk meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat, perbanyak proyek-proyek, program padat karya. Tolong APBD (Anggaran PendaÂpatan Dan Belanja Daerah) bisa mengakomodirnya," seru Jokowi kepada gubernur, bupati, dan walikota seluruh IndoneÂsia, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Jokowi memastikan akan menginstrusikan hal yang sama di pemerintah pusat. Jokowi yakin bila program padat karya digalakkan, hasilnya akan terÂlihat. Namun dengan catatan, pembayaran kepada para pekerja disegerakan. "Kalau pembayaran diberikan harian tentu lebih baik. Jika tidak, setidaknya per satu minggu. Nanti tingkat konsumsi di daerah bapak dan ibu pasti akan kelihatan kenaikannya," terangnya.
Selain itu, Jokowi meminta, kepala daerah untuk terus berupaya menekan inflasi. Karena, dengan inflasi yang rendah, masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan barang dan jasa.
Jokowi menuturkan, laju inÂflasi tiga tahun belakangan ini relatif rendah. Pada 2015 inflasi tercatat 3,3 persen, 2016 turun sampai 3,02 persen dan 2017 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi, yaitu berkisar 3,7 sampai 3,8 persen. Menurutnya, rendahÂnya inflasi tersebut antara lain andil dari kinerja pemerintah daerah (pemda).
"Oleh karena itu peran pemda sangat dibutuhkan. Target kita nanti ya semakin ke sana seÂmakin turun, kita injak terus agar masyarakat yang beli sesuatu itu mudah," ajaknya.
Pada kesempatan ini, Jokowi kembali mengingatkan kepala daerah agar bisa menggunaÂkan anggaran dengan semakÂsimal mungkin. Karena, realisasi anggaran merupakan kunci penting untuk menggerakkan roda perekonomian.
"Saya tahu masih banyak dana APBD yang parkir di Bank Pembangunan Daerah (BPD)," cetus Jokowi.
Jokowi menuturkan, dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah berasal dari penerimaan pajak. Dan, untuk mendapatkan dana tersebut tidak mudah. "Ini carinya sulit, kita kirim, malah diparkir di bank. Seharusnya digunakan," katanya.
Jokowi mengharapkan kepala daerah agar membimbing para kepala dinasnya agar bisa denÂgan cepat merealisasikan beÂlanja. Khususnya belanja yang berkaitan dengan masyarakat umum.
Dana Ngendap Capai Rp 226 T Kementerian Keuangan (KeÂmenkeu) mencatat dana pemda yang mengendap di perbankan meningkat. Kemenkeu mencatat hingga akhir September 2017, dana Pemda yang mengendap mencapai Rp 226,6 triliun. Jumlah tersebut naik 9,6 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp 206,75 triliun. Selain itu, jumlah tersebut juga naik 7,3 persen jika dibanding akhir Agustus 2017 yang sebesar Rp 211,3 triliun.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan KemenÂkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dana mengendap pada pemerintah provinsi lebih tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten dan kota.
"Jumlah agregat dana simÂpanan pemerintah provinsi di perbankan hingga akhir SepÂtember sebesar Rp 83,5 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi 49,4 persen dari posisi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dan lebih tinggi 4,4 persen dari posisi akhir Agustus 2017," ujar Bediarso dalam keterangan resminya, kemarin.
Sementara itu, jumlah agregat dana simpanan pemda kabuÂpaten di perbankan hingga akhir September sebesar Rp 108,58 triliun atau naik 6,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan, nilai tersebut juga naik 9,4 persen dibanding posisi akhir bulan sebelumnya.
Sedangkan jumlah agregat dana simpanan pemerintah kota di perbankan hingga September 2017 mencapai Rp 34,56 triliun, naik 0,7 persen dibandingkan peÂriode yang sama tahun lalu. Dan, naik 7,8 persen dibanding akhir Agustus 2017. Peningkatan dana endapan di bank ini mencerÂminkan realisasi pembangunan di daerah yang turun. ***
