Pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah masyarakat di Indonesia yang mendapatkan akses aman air minum, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan.
Upaya tersebut sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur dasar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui untuk mencapai target 100 persen pelayanan air minum pada tahun 2019, perlu kerja keras bersama untuk mencapai target tersebut. Sejumlah tantangan dihadapi, diantaranya distribusi air minum diperkotaan melalui jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Badan Usaha Milik Daerah masih belum menjangkau seluruh warga terutama MBR. Meskipun PDAM memiliki kapasitas produksi yang belum terpakai.
PDAM belum memprioritaskan untuk melakukan investasi berupa pemasangan perpipaan ke hunian MBR, karena biayanya yang cukup besar, sementara minat MBR untuk menjadi pelanggan terkendala daya beli yang rendah.
Kementerian PUPR merespons masalah tersebut dengan upaya percepatan yakni Program Hibah Air Minum, program juga diharapkan bisa meningkatkan layanan air minum bagi masyarakat serta mendorong pemerintah daerah untuk secara konkret memberikan prakarsa dan tanggung jawab dalam penyediaan air minum.
"Mekanisme program hibah ini, Pemda merencanakan program secara mandiri dengan kapasitas yang mereka miliki, merencanakan target daerah prioritas, sehingga pelaksanaan sesuai dengan target pembangunan," kata Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dalam lokakarya penyiapan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan 2018 di Jakarta, Selasa (24/10).
Program Hibah Air Minum akan berkontribusi pada program 100-0-100 yang merupakan target 100 persen akses aman air minum, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak yang dapat dipenuhi pada tahun 2019. Di sisi lain, juga membantu menyehatkan PDAM yang kurang sehat dan PDAM sakit.
Program Hibah Air Minum yang pelaksanaannya dimulai sejak 2012 telah membangun 927.200 Sambungan Rumah hingga tahun 2017.
"Sejak program ini dimulai pada 2012, sudah terbangun 927.000 SR dengan dana mencapai Rp 3,3 triliun di 212 kabupaten/kota dengan jumlah pelayanan bagi 4,5 juta jiwa MBR," jelas Sri.
Pada 2018, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dan Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi Rp 800 miliar untuk program hibah air minum, yang terbagi menjadi Rp 650 miliar untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan bagi 215.000 SR dan Rp 150 miliar untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan bagi 75.000 SR.
Sedangkan, pada 2012 hingga 2016, Program Hibah Air minum menggunakan dana yang berasal dari hibah Australia dengan capaian 395.000 SR. Sementara sejak 2015 dimulai dengan APBN murni sebesar Rp 500 miliar, 2016 alokasi dana sebesar Rp 600 miliar, dan pada 2017 dana yang digulirkan sebesar Rp 750 miliar.
Ke depan, Program Hibah Air Minum diharapkan menjadi program andalan yang bisa berkolaborasi dengan program lain misalnya, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan juga Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
"Kami mendorong terjadi keterpaduan infrastruktur, apalagi Program KotaKu misalnya program yang ada di setiap daerah. Jadi kelak bukan hanya drainasenya yang membaik namun juga ada akses air minum," demikian Sri.
[wah]
