Berita

Gatot Nurmantyo/net

Politik

Gatot Terus Melambung, Prabowo Makin Limbung

SENIN, 23 OKTOBER 2017 | 22:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Penolakan Amerika Serikat terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo masih diselubungi misteri. Sejauh ini, pernyataan resmi Pemerintah AS baru berisi penyesalan dan permintaan maaf.

Itu pun yang menyampaikan baru Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee. Sedangkan Dubes AS mengutarakan permintaan maaf lewat pernyataan tertulis Kedutaan Besar AS yang dimuat di situs resmi mereka.

Beberapa kalangan menilai penolakan terhadap Gatot oleh U.S. Customs and Border Protection itu sangat berbau teknis. Diyakini, kesalahan sepenuhnya ada di AS, terbukti dengan permintaan maaf dari Kedubesnya di Jakarta. Ada pula yang menghubungkan track record Gatot di dalam negeri yang dekat dengan kelompok agama dan ultra nasionalis yang meresahkan kepentingan AS di Indonesia.


Yang jelas, tidak sedikit juga publik yang mengkaitkan penolakan itu dengan persaingan politik yang begitu terasa di dua tahun menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI (periode 2019-2024).

Penolakan oleh AS menjadi "a blessing in disguise" bagi Gatot, yang namanya memang sedang melambung di kancah perpolitikan nasional. Tak lama setelah insiden dengan AS diberitakan, muncul dukungan yang cukup besar kepada mantan KSAD itu di media sosial lewat berbagai meme. 

Dua pekan terakhir ini, nama Gatot Nurmantyo bertengger dalam jajaran tokoh yang disurvei lembaga-lembaga riset politik untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon yang dianggap berpotensi maju pada Pilpres 2019.

Sebut saja Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Roda Tiga Konsultan (RTK). Bahkan Direktur Eksekutif  SMRC, Djayadi Hanan, menyatakan, nama Gatot telah muncul sejak Mei 2017. Hanya, dukungan terhadapnya masih di bawah 2 persen, jauh di bawah Prabowo dan Jokowi.

Sedangkan Direktur Riset RTK, Rikola Fedri, mengatakan, Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam bursa tokoh yang pantas melaju sebagai calon wakil presiden potensial untuk Pilpres 2019. Apabila diberi pilhan nama, maka pilihan untuk Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan 14,3 persen; Gatot Nurmantyo 10,8 persen.

Tentu itu adalah modal dasar yang cukup baik bagi Gatot. Selama ini sudah muncul kecurigaan bahwa Gatot akan habis-habisan memanfaatkan momentum akhir masa jabatannya di TNI untuk melambungkan popularitas dan elektabilitasnya.

Siapa yang paling terancam? Jika melihat fakta bahwa latar belakang militer masih menjadi faktor penarik bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin, tentu Gatot berpotensi menggerus elektabilitas dan popularitas Prabowo Subianto. Belum lagi jika menghitung kekuatan Agus Harimurti Yudhoyono.  

"Ancaman" Gatot terhadap Prabowo sudah terlihat dari perannya mewarnai rangkaian aksi massa kelompok Islam sejak Desember 2016. Nama Gatot, dengan deretan pernyataannya sebagai panglima tentara yang cenderung "melindungi" kelompok demonstran, lebih mendominasi dibandingkan Prabowo.

Namanya kembali hangat dibicarakan publik ketika ia menginstruksikan seluruh prajurit TNI menggelar nonton bareng film G30S/PKI bersama masyarakat umum di seluruh Indonesia. Setiap kontroversi dan kritik dijawabnya dengan tegas bahwa ia masih menjabat Panglima TNI yang berkuasa menggerakkan prajurit.

Politik adalah seni kemungkinan. Apalagi di era kemajuan informasi teknologi, di mana citra dan kenyataan bisa diolah begitu rupa hingga seolah tiada lagi batasnya.

Terlalu gegabah untuk memvonis Gatot Nurmantyo mustahil menggantikan posisi Prabowo sebagai calon lawan kuat Jokowi, demikian juga sebaliknya.

Atau, malah Jokowi kini merasa sangat beruntung karena menemukan sosok yang pantas untuk mendampinginya berlaga di Pilpres 2019. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya