Berita

Gatot Nurmantyo/net

Politik

Gatot Terus Melambung, Prabowo Makin Limbung

SENIN, 23 OKTOBER 2017 | 22:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Penolakan Amerika Serikat terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo masih diselubungi misteri. Sejauh ini, pernyataan resmi Pemerintah AS baru berisi penyesalan dan permintaan maaf.

Itu pun yang menyampaikan baru Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee. Sedangkan Dubes AS mengutarakan permintaan maaf lewat pernyataan tertulis Kedutaan Besar AS yang dimuat di situs resmi mereka.

Beberapa kalangan menilai penolakan terhadap Gatot oleh U.S. Customs and Border Protection itu sangat berbau teknis. Diyakini, kesalahan sepenuhnya ada di AS, terbukti dengan permintaan maaf dari Kedubesnya di Jakarta. Ada pula yang menghubungkan track record Gatot di dalam negeri yang dekat dengan kelompok agama dan ultra nasionalis yang meresahkan kepentingan AS di Indonesia.


Yang jelas, tidak sedikit juga publik yang mengkaitkan penolakan itu dengan persaingan politik yang begitu terasa di dua tahun menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI (periode 2019-2024).

Penolakan oleh AS menjadi "a blessing in disguise" bagi Gatot, yang namanya memang sedang melambung di kancah perpolitikan nasional. Tak lama setelah insiden dengan AS diberitakan, muncul dukungan yang cukup besar kepada mantan KSAD itu di media sosial lewat berbagai meme. 

Dua pekan terakhir ini, nama Gatot Nurmantyo bertengger dalam jajaran tokoh yang disurvei lembaga-lembaga riset politik untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon yang dianggap berpotensi maju pada Pilpres 2019.

Sebut saja Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Roda Tiga Konsultan (RTK). Bahkan Direktur Eksekutif  SMRC, Djayadi Hanan, menyatakan, nama Gatot telah muncul sejak Mei 2017. Hanya, dukungan terhadapnya masih di bawah 2 persen, jauh di bawah Prabowo dan Jokowi.

Sedangkan Direktur Riset RTK, Rikola Fedri, mengatakan, Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam bursa tokoh yang pantas melaju sebagai calon wakil presiden potensial untuk Pilpres 2019. Apabila diberi pilhan nama, maka pilihan untuk Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan 14,3 persen; Gatot Nurmantyo 10,8 persen.

Tentu itu adalah modal dasar yang cukup baik bagi Gatot. Selama ini sudah muncul kecurigaan bahwa Gatot akan habis-habisan memanfaatkan momentum akhir masa jabatannya di TNI untuk melambungkan popularitas dan elektabilitasnya.

Siapa yang paling terancam? Jika melihat fakta bahwa latar belakang militer masih menjadi faktor penarik bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin, tentu Gatot berpotensi menggerus elektabilitas dan popularitas Prabowo Subianto. Belum lagi jika menghitung kekuatan Agus Harimurti Yudhoyono.  

"Ancaman" Gatot terhadap Prabowo sudah terlihat dari perannya mewarnai rangkaian aksi massa kelompok Islam sejak Desember 2016. Nama Gatot, dengan deretan pernyataannya sebagai panglima tentara yang cenderung "melindungi" kelompok demonstran, lebih mendominasi dibandingkan Prabowo.

Namanya kembali hangat dibicarakan publik ketika ia menginstruksikan seluruh prajurit TNI menggelar nonton bareng film G30S/PKI bersama masyarakat umum di seluruh Indonesia. Setiap kontroversi dan kritik dijawabnya dengan tegas bahwa ia masih menjabat Panglima TNI yang berkuasa menggerakkan prajurit.

Politik adalah seni kemungkinan. Apalagi di era kemajuan informasi teknologi, di mana citra dan kenyataan bisa diolah begitu rupa hingga seolah tiada lagi batasnya.

Terlalu gegabah untuk memvonis Gatot Nurmantyo mustahil menggantikan posisi Prabowo sebagai calon lawan kuat Jokowi, demikian juga sebaliknya.

Atau, malah Jokowi kini merasa sangat beruntung karena menemukan sosok yang pantas untuk mendampinginya berlaga di Pilpres 2019. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya