RMOL. Penetrasi ajaran-ajaran radikal dan intoleransi yang anti pancasila dan NKRI di kalangan profesional masuk melalui kajian-kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja.
Demikian disampaikan CEO Alvara, Hasanuddin Ali, saat memaparkan hasil survei dilakukan lembaga survei Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation.Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di enam kota besar Indonesia yakni Jakarta, bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Profesional yang menjadi responden adalah kalangan PNS, profesional di kalangan swasta, dan juga di kalangan BUMN. Survei dilakukan pada tanggal 10-5 Oktober melalui wawancara tatap muka.
Dalam hasil survei ini diketahui bahwa relasi antara agama dan negara, bahwa dalam persepsi kepemimpinan, ada 29,7 persen yang tak mendukung pemimpi non-muslim dan dari jumlah ini 31,3 perse adalah golongan PNS, kemudian 25,9 persen swasta dan 25,9 perseb karyawan BUMN. Dalam isu perda syariah, sebanyak 27,6 persen profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodir agama mayoritas.
"Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3 persen, swaata 36,6 perseb. Adapun yang menyatakan persa syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1 persen," kata Hasanuddin saat mempublikasikan hasil surveinya di Jakarta (Senin, 23/10),
"Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai idologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5 persen menyatakan Pancasila sebagai idiologi yang tepat bagi negara Indonesia sedangkan 15,5 persen menyatakan ideologi Islam yang tepat. Namun menariknya, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4 persen, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1 persen dan BUMN 18,1 persen," jelas Hasanuddin Ali.
Hasanuddin menjelaskan, yang tak kalah menarik, 29,6 persen profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara
kaffah. Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16 persen, dan 84 persen menyatakan yang ideal adalah NKRI.
"Dalam soal jihad untuk tegaknya agama Islam, mayoritas profesional tak seyuju berjihad. Namun tak bisa diabaikan juga bahwa ada 19,6% profesional yang setuju bahkan ini lebih banyak PNS dibanding yang BUMN maupun swasta," imbuhnya.
Menanggapi hasul survei ini, Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq mengatakan, hasil survei ini adalah alarm buat semua puhak, bagaimana potret kecenderungan masyarakat muslim kelas menengah di Indonesia saat ini. Apa yang ditunjukkan survei ini, lanjut Fajar, bukan datang tiba-tiba tapi hasil proses panjang yang konsekuensinya dirasakan sekarang.
"Dulu kelompok masyarakat Islam kita berdebat NU dan Muhammadiyah. Dan sekarang yang terjadi adalah kontestasi siapa yang lebih Islam. Kemudia generasi sekarang yang jadi kelas menengah adalah yang hanya merasakan gejolak reformasi tapi tak merasakan gejolak Islam orde baru," jelasnya.
Pembicara lainnya dari Lakpasdam PBNU Rumadi Ahmad mengatakan, apa yang disampaikan dalam survei ini sangat penting. Dulu banyak kalangan menilai radikalisme bukan hal serius, padahal efeknya sangat besar.
“Sekarang terbukti bahwa intoleransi masuk ke semua lini kehidupan kebangsaan. Bukan hanya masuk pada yang kelompok DNA-nya sudah radikal tapi juga kelompok yang DNA tak radikal namun ikuy-ikut. Yang tak punya imunitas terhadap radikalisme masuk dan ikut. Sehingga semua dengan mudah menerima ajaran intoleransi dan radikalisme," ujar Rumadi.
Rumadi juga melihat bahwa dari sisi usia, sebagian besar kalangan ini adalah pekerja yang masuk pasca-reformasi. Menurutnya, ini bisa menjelaskan banyak hal. Misalnya dalam seleksi PNS tak ada lagi yang mengecek idiologi kebangsaannya.
Adapun Kepala Balitbang diklat Kemenag Abdurrahman Mas'ud mengatakan, pihaknya di Kementerian Agama sangat terbuka untuk meneruskan kajian dari hasil survei ini karena bisa me jadi alarm sekaligus mengambil langkah kebijakan bersama.
"Hasil survei ini menurut saya perlu dielaborasi. Selanjutnya kita harus duduk bersama dan hasil kajian ini kita jadikan pijakan mengambil langkah dengan kongkrit dalam mengantisipasi radikalisme," ujarnya.
[ysa]
