Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Jaya Suprana

ARTIKEL JAYA SUPRANA

Kelirumologi Amerika Serikat "Menolak" Panglima TNI

SENIN, 23 OKTOBER 2017 | 07:51 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

KEPALA Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto menyatakan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan menghadiri Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23 hingga 24 Oktober di Washington DC.

Panglima TNI diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph F. Dunford yang merupakan sahabat Panglima TNI.

Protes


Hal itu disampaikan Kapuspen TNI demi menanggapi pelarangan masuknya Panglima TNI ke wilayah Amerika Serikat (AS) oleh US Custom and Border Protection.

Pada Sabtu (21/10/2017), posisi Panglima TNI beserta delegasi masih berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check in.

"Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS," kata Wuryanto di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu (22/10).

Padahal, saat itu, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara tersebut.

Ia menambahkan, Panglima TNI telah melaporkan kejadian ini pada Presiden Joko Widodo Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Ia juga telah mengirim surat kepada Jenderal Dunford untuk mempertanyakan insiden tersebut.

Delegasi yang ikut bersama Panglima TNI yakni Asisten Intelijen TNI, Kepala Bagian Staf Intelijen, Asisten Teritori dan Sekretaris Pribadi Panglima TNI Letkol Kukuh. Saat itu, istri Gatot juga turut serta dalam rombongan.

Pemerintah Indonesia langsung meminta penjelasan otoritas Amerika Serikat perihal larangan bagi Panglima TNI memasuki Amerika Serikat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi menjelaskan bahwa KBRI di Washington D.C telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri AS untuk meminta klarifikasi.
"Permintaan tersebut diperkuat dengan nota diplomatik Kemlu RI ke Kedubes AS," kata Retno dalam pesan singkat, Minggu. 

Dubes AS Memohon Maaf

Berita "penolakan" Panglima TNI ke AS jelas menghebohkan dunia maya. Beredar beraneka ragam tafsir dalam suasana amarah mulai dari sikap arogansi Amerika Serikat harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia sampai kalau perlu memutus hubungan diplomatik dengan mengusir Dubes Amerika Serikat dari bumi Indonesia, sampai ke tafsir bahwa ada konspirasi politik pihak tertentu di Indonesia dengan pihak tertentu di Amerika Serikat terhadap Panglima TNI yang popularitasnya akhir-akhir ini memang sedang melangit demi menjatuhkan pamor Panglima TNI.

Saya pribadi sangat menghargai reaksi cepat Menlu RI dengan segenap jajaran Kemenlu yang langsung secara resmi menuntut pertanggung-jawaban pemerintah Amerika Serikat atas “penolakan” Panglima TNI memenuhi undangan Panglima Tentara Nasional Amerika Serikat berkunjung ke Amerika Serikat. Apapun alasannya jelas bahwa sikap arogan Amerika Serikat menolak kunjungan Panglima TNI adalah terlalu amat sangat tidak senonoh.

Syukur Alhamdullilah, tak lama kemudian Dubes Amerika Serikat secara resmi mengeluarkan pernyataan yang legowo mengakui kesalahan pemerintah Amerika Serikat serta mengajukan permohonan maaf atas kesalahan internal manajerial Amerika Serikat yang sempat mempermalukan bukan saja Panglima TNI namun juga bangsa, negara dan rakyat Indonesia. [***]

Penulis adalah pendiri Pusat Studi Kelirumologi

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya