Soal Reklamasi, Gerindra Minta Luhut Tidak Intervensi Jokowi

. Politisi Partai Gerindra Anggawira meminta Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan untuk tidak memaksa Presiden Joko Widodo melanjutkan proyek reklamasi Jakarta. Pasalnya, banyak peraturan yang tidak sinkronan dalam mega proyek tersebut.

"Jangan sampai ada intervensi dari Pak Luhut ke Pak Jokowi karena dalam proyek ini banyak terjadi ketidaksinkronan seperti adanya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga berdampak pada peraturan-peraturan turunan di bawahnya. Belum lagi masalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang belum ada," ujar Anggawira di Jakarta, Sabtu (20/10).

Terlebih, saat ini reklamasi masih dalam kajian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dilihan dari aturan yang ada, sambung Anggawira, terdapat ketidaksinkronan pada Keppres 52/1995 tentang Reklamasi, yang dijadikan landasan hukum dengan Perpres 122/2012 tentang Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Merujuk pada peraturan-peraturan tersebut perizinan reklamasi yang selama ini dipikirkan Luhut masih belum cukup atau belum memadai untuk mencabut moratorium reklamasi," imbuh Koordinator Sahabat Anies- Sandi ini.

Adapun hasil kajian yang sebelumnya dilakukan oleh Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Menkomaritim dinilai Anggawira tidak transparan karena tidak dipublikasikan ke masyarakat. Oleh sebab itu, dia berharap agar Luhut tidak memaksakan kehendak untuk melanjutkan proyek reklamasi.

"Selain karena banyak peraturan yang tumpang tindih, perizinan yang belum ada, hasil kajian juga kita ragukan karena tidak dipublikasikan. Masyarakat tentu berhak tahu, apalagi ini akan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pesisir," pungkas Anggawira, wakil ketua DPD Gerindra Jabar. [rus]