Ini Alasan Komisi III Tantang Kapolri Bikin Densus Tipikor

Usul DPR RI agar Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) muncul salah satunya karena keluhan dari dalam Polri sendiri.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengakui bahwa para pejabat Polri sering mengeluhkan kewenangan dan dana yang terbatas, di dalam rapat-rapat kerja dengan komisinya. Terutama, ketika Polri dikritik DPR RI karena tidak setajam KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Ketika rapat kerja Komisi III dengan Polri, mereka selalu katakan kalau kami diberikan kewenangan, sumber daya dan anggaran seperti KPK, kami juga bisa seperti KPK," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dalam diskusi "Perlukah Densus Tipikor?" di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/10).  

Dia menjelaskan, KPK lahir karena penegak hukum yang ada (Polri dan Kejaksaan) tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. Terbentuklah UU KPK yang memberi lembaga itu sejumlah kewenangan cukup besar.

"Setelah 10 tahun KPK, seharusnya KPK bisa mengangkat kembali kepercayaan publik kepada dua lembaga yang sudah ada. DPR sebagai lembaga yang bisa mengawasi, kami melihat bagaimana cara supaya kepolisian dan kejaksaan itu bisa terangkat dalam konteks pemberantasan korupsi," terang Nasir.

Ia mengaku, Komisi III DPR awalnya menanyakan langsung kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tentang kesiapan Polri membentuk kesatuan khusus menangani korupsi.

"Saat rapat dengan Kapolri, kami tanyakan apakah siap membentuk Densus Tipikor? Ini merujuk pada Densus 88 yang bertugas khusus, walau bisa saja berubah namanya," ungkapnya.

Nasir katakan, Kapolri yakin kepolisian bisa tampil cemerlang dalam pemberantasan korupsi jika diberi kewenangan dan dana yang besar.

"Intinya adalah pembagian tanggung jawab, kami minta kepolisian membentuk itu. Mereka (Polri) kan tersebar ke desa-desa apalagi mereka juga punya aparat di KPK," terang Nasir.

Dia jelaskan bahwa Kapolri sudah menyampaikan rencana pembentukan Densus Tipikor ke Presiden Joko Widodo dan akan disampaikan lebih lanjut dalam rapat kabinet terbatas.

Diprediksi, Densus Tipikor bakal membawahi sekitar 3500 personel di seluruh daerah, yang kemudian dibagi pada daerah tipe A, B dan C. Anggarannya Rp 2,6 triliun. Nasir akui anggaran itu sangat besar dan mengejutkan banyak pihak. [ald]