Lembaga Pengkajian (lemkaji) MPR RI, menilai kondisi pendidikan nasional saat ini belum sebaik yang diharapkan. Padahal sektor pendidikan mendapat asupan anggaran 20 persen dari APBN. Jika dibandingkan dengan sektor lain, anggaran pendidikan jauh lebih besar.
Ketua Lemkaji MPR Rully Chairul Azwar menilai masih banyak persoalan yang mengiringi pelaksanaan pendidikan nasional, meskipun anggaran negara yang diperuntukkan bagi pendidikan merupakan yang terbesar dibanding sektor-sektor lain.
Menurut Rully, pada 2015-2016 posisi Indonesia berada pada peringkat ke 37 dari 138 negara. Namun pada periode 2016-2017 posisi Indonesia turun ke urutan 41, dibawah Malaysia yang menduduki urutan 18, Singapura di urutan dua dan Thailand di urutan 32.
"Salah satu bukti adanya persoalan pendidikan adalah turunnya peringkat daya saing Indonesia," ujar Rully dalam jumpa pers di acara dalam rangka Round Table discussion "Mencerdaskan kehidupan bangsa : Pendidikan nasional menurut UUD NRI Tahun 1945", di Jakarta, Jumat (20/10).
Lebih lanjut Rully menjelaskan persoalan lain yang menjadi bukti adanya masalah pada sistem pendidikan nasional adalah data yang disampaikan Unicef pada 2016.
Dalam data itu disebutkan, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak menikmati pendidikan lanjutan. Dengan alasan faktor ekonomi dan budaya.
"Ini adalah bukti yang nyata bahwa sistem pendidikan kita masih diliputi berbagai persoalan. Karena itu kita ingin mencarikan solusi, agar ke depan cita-cita mencerdaskan bangsa bisa segera tercapai", kata Rully.
Saat jumpa pers tersebut hadir juga para pimpinan Lembaga Pengkajiam MPR, yaitu Dr. Ahmad Farhan Hamid, Djafar Hafsah, I wayan sudirta, Andi matalatta dan Prof. Dr. Syamsul Bahri
Round Table discussion tersebut akan digelar pada 24 Oktober di Nusantara IV komples parlemen.
Sebanyak 25 pakar pendidikan akan hadir pada acara tersebut, antara lain, Prof. Dr. Arief Rachman, M. Pd, Prof. Dr. Satrio Brodjonegoro, Prof. Dr. Din Syamsudin, dan Prof. Dr. Anwar Arifin.
[nes]
