Tantangan 53 Tahun Golkar, Menuntaskan Visi Negara Kesejahteraan 2045

SETENGAH abad lebih telah berlalu sejak berdirinya Partai Golkar, 20 Oktober 1964 tepatnya. Selama berkiprah pada kehidupan politik Bangsa Indonesia, manis dan pahit telah dikecap dan membentuk kerangka pembangunan bangsa.

Merunut pada cita-cita Golkar tentang kekaryaan, Golkar konsisten mengawal pembangunan Indonesia sejak era Orde Baru, Transisi Reformasi dan Pasca Reformasi. Atas semangat mengawal pembangunan itu, Golkar yang merupakan corong pemerintahan era orde baru telah membuat arah konsep pembangunan ketika itu. Presiden Soeharto menciptakan gagasan tentang GBHN (Garis Besar Haluan Negara) atas dasar kesadaran bahwa pembangunan Indonesia perlu pedoman, alur waktu dan juga kerangka dalam melaksanakan pembangunan.

GBHN menjadikan prioritas pembangunan Indonesia berdasar bidang dan batasan waktu yang kita kenal dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dalam skala 25 tahun pembangunan. Artinya, GBHN akan menjadi paripurna ketika Repelita tercapai pada masa yang telah digariskan. Namun era reformasi telah membawa perubahan secara sistemik terhadap arah pembangunan Bangsa Indonesia, alhasil pasca reformasi, Indonesia seperti kehilangan arah pembangunan dan lebih mengutamakan integrasi politik pasca chaos of condition.

Hal itu disadari oleh tokoh-tokoh Golkar yang konsisten mengawal pembangunan bangsa, bahwa ada sesuatu yang salah mengenai pembangunan Indonesia pasca reformasi, yakni tidak berkelanjutan dan tanpa arah. Kondisi demikian terbaca oleh Abu Rizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2016, bahwa Negara Indonesia perlu konsep pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berdasarkan prioritas bidang.

Tercetuslah Visi Negara Kesejahteraan 2045 yang menjadi platform perjuangan Partai Golkar dalam mengisi pembangunan pasca reformasi dan ARB sebagai pioneer pemikiran dalam konsep tersebut. ARB dalam Visi Negara Kesejahteraan 2045 bercita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai Bangsa yang terpandang, terhormat, dan bermartabat. Visi Negara Kesejahteraan 2045 adalah Mewujudkan Negara Kesejahteraan, yaitu Indonesia yang Bersatu, Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera.

Dalam Visi Negara Kesejahteraan 2045 memprioritaskan pembangunan pada Reformasi di bidang Birokrasi, Pendidikan, Kesehatan, Industri, Pertanian, Kelautan, Infrastruktur, UMKM dan Koperasi. Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi melalui Catur Sukses Pembangunan Nasional, yaitu: Pertumbuhan, Pemerataan, Stabilitas, & Nasionalisme Baru.

Menyambut 53 tahun Partai Golkar berkiprah di kancah perpolitikan nasional, gagasan ataupun ide mengenai Visi Negara Kesejahteraan 2045 tidak terdengar lagi gaungnya, setelah negara ini yang kehilangan arah pembangunan pasca reformasi, kini Partai Golkar yang nampak kehilangan arah dalam menentukan langkah, cita-cita, dan visi guna memberi kontribusi pada pembangunan bangsa.

Visi Negara Kesejahteraan 2045 bukan hanya sebuah simbol atau jargon mengenai cover side sebuah produk, namun juga nyawa dan jiwa dari langkah Partai Golkar kedepan. Maka, sudah sebagaimana mestinya dalam cita-cita yang telah digariskan, ada konsistensi dan komitmen memperjuangkannya. Visi Negara Kesejahteraan 2045 adalah amanat yang telah disepakati sebagai sebuah pokok fikiran dan itu adalah amanah dari para pendahulu untuk generasi sekarang dan masa depan.[***]

Rezha Nata Suhandi
Aktivis Praja Muda Beringin