Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terlihat berang saat dikonfirmasi soal keberadaan dokumen tentang pembunuhan massal pada Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30SPKI.
Dokumen tersebut berupa kabel diplomatik Amerika Serikat yang berasal dari National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).
Dalam dokumen itu, TNI AD disebut sebagai motor dari pembunuhan massal anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui kampanye-kampanyenya yang didukung oleh Pemerintah AS melalui operasi senyap.
"Amerika itu, dimana dia gak ikut? Semua perang-perang di timur tengah, pasti dia ikut semua," kata Ryamizard usai diskusi di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10).
"Jadi gini, Amerika itu jangankan orang biasa, Presiden-nya saja dibunuh, ya jadi hati-hati ajalah," tambah mantan KASAD itu.
Ryamizard menegaskan dokumen tersebut akan dicek kebenarannya terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah kata dia baru akan mempertimbangkan untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa kelam itu. Sehingga kata Ryamizard, akan ditemukan siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut.
"Pastinya saya akan cek dulu, gak usah pake kesana (Amerika) bisa panggil dubesnya jelaskan bagaimana sebenarnya, jadi gak kita diemin begitu aja," tegas Ryamizard.
Sebagaimana diberitakan, dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968 kembali dibuka. Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.
Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang terkait pembunuhan para jenderal dan upaya pengambil alihan kekuasaan pada 30 September 1965.
Dalam kabel diplomatik Kedutaan AS untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri AS di Washington tanggal 12 Oktober 1965 disebutkan bahwa, "Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara Barat memberi tahu soal kemungkinan itu."
Dalam telegram rahasia itu juga disebutkan, "Jika itu terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan dan Soekarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil."
Disebutkan, Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya dari negara-negara Barat. Hal itu terkait perkembangan pada 10 Oktober 1965 yang menyebutkan Soekarno menerima pimpinan Angkatan Darat di Istana yang memberikan laporan soal keterlibatan PKI pada kejadian 30 September.
Soekarno menolak membaca dan malah memarahi mereka karena menghina PKI. Para jenderal yang tidak disebutkan namanya itu kemudian meninggalkan Soekarno dengan jengkel.
[san]
