REFORMASI 1998, sebuah perubahan politik Indonesia yang mengakhiri rezim otoriter. Produk dari era reformasi adalah perubahan posisi politik TNI, dengan pengesahan UU 34 Tahun 2004, militer aktif tidak diizinkan terlibat politik praktis.
Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya yang diulang pada peringatah ulang tahun TNI ke 72 5 Oktober 2017. Sesuai dengan amanat Jendral Soedirman tentang jati diri TNI, bahwa politik TNI adalah politik negara.
Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) sesuai dengan konstitusi kita. Maka pidato Jokowi merupakan hal yang wajar dalam acara paling besar bagi institusi militer Indonesia tersebut.
Namun dalam perspektif politik, pidato Jokowi tentu bisa ditafsir dan dimaknai dengan beragam. Sebab politik itu serba hadir. Tentu ada sebab akibat, momentum atau fenomena yang sedang terjadi di sekitar kita.
Meski Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga dalam sambutannya mengatakan hal yang sama sesuai dengan pidato Presiden bahwa politik TNI dan loyalitasnya pada negara dan bangsa.
Pada kenyataanya kita akan sulit menarik benang merah yang tegas untuk menempatkan seorang tokoh sekaliber Panglima TNI, apakah aktivitas, pendapat, pemikiran, dan sepak terjangnya tidak berpolitik praktis, tentu akan sangat sulit mengurainya.
Setidaknya dengan sikap dan pernyatan-pernyataannya dalam menyingkapi berbagai persoalan bangsa, seorang Gatot Nurmantyo justru makin populer, dan kita semua tahu, bahwa popularitas seseorang merupakan modal awal yang cukup signifikan untuk terjun dalam dunia politik praktis.
Jenderal yang lahir dan besar dalam kesatuan Kostrad ini juga tidak menampik bahwa kemungkinan dirinya akan terjun dalam dunia politik pasca pensiun dari dinas militernya awal 2018 nanti. Apalagi beberapa partai politik juga sudah mulai menggadang-gadang seorang Gatot Nurmatyo untuk pilpres 2019.
Fenomena orang nomor satu di TNI ini memang menjadi pembicaraan yang menarik dalam berbagai ruang dan kesempatan, sebagai salah satu figur yang layak dan pantas untuk bersaing dengan tokoh-tokoh politik yang sudah ada. Semisalnya Presiden Jokowi sendiri sebagai petahana, hingga Prabowo Subianto yang hingga kini masih diyakini para pendukungnya akan mampu menang dalam pilpres 2019.
Jika pada akhirnya Jenderal Gatot Nurmatyo memutuskan untuk terjun dalam dunia politik Indonesia, tentu kehadirannya akan semakin meramaikan perhelatan pilpres 2019 dan akan semakin semarak. Berbicara tentang peluang seorang Gatot, tentunya masih terlalu dini, bahkan peluang Jokowi atau Prabowo sekalipun masih bisa terus berubah, karena politik adalah ranah yang sangat dinamis.
Namun, dalam sistem politik Indonesia yang sangat liberal ini, perjalanan Jenderal Gatot Nurmantyo untuk maju pada pilpres 2019 juga bukan langkah yang mudah. Karena untuk maju menjadi seorang kandidat presiden, modal awal dukungan suara partai politik akan sangat menentukan. Dan kita tahu, untuk mendapatkan dukungan partai-partai politik selain membutuhkan langkah-langkah politik strategis, juga langkah politik yang logis. Karena politik adalah kepentingan. [***]
Ali Sadikin (Alumni Pasca Sarjana Universitas Mercubuana)
