Berita

Politik

Singgung Pribumi, Pidato Anies Ngawur

SELASA, 17 OKTOBER 2017 | 12:29 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritisi pidato pertama Anies Baswedan setelah resmi menjabat gubernur DKI Jakarta, lantaran menyinggung soal pribumi dan non pribumi.

Dia mengatakan, pidato Anies sebenarnya bermaksud positif yakni untuk menyebut banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan hak selama ini. Namun disayangkan penggunaan kata pribumi.

"Cuma disayangkan menggunakan kata pribumi. Pribumi itu sebenarnya adalah panggilan kepada rakyat sebelum ada yang namanya negara Indonesia oleh penjajah Belanda. Kalau Belanda nyebutnya inlander," jelas Arief saat dihubungi, Selasa (17/10).


"Anies menyebut pribumi mungkin dia juga bukan pribumi kali. Sebab kan Anies keturunan Timur Tengah yang sudah turun-temurun keluarganya di Indonesia, sehingga dia ingin mengangkat martabat orang Indonesia asli, bukan keturunan," lanjutnya.

Arief menilai mungkin saja Anies belum mengerti bahwa ucapan itu sebenarnya kurang tepat dan agak ngawur, karena tidak tahu sejarah perjuangan kemerdekaan. Di mana ada banyak juga pejuang keturunan Arab, China, bahkan Belanda yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti Douwes Dekker, dan Mr. Tan Boen An di Medan.

"Makanya Anies ngawur ngomongnya. Di teks proklamasi saja tidak ada kata pribumi yang ada hanya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jadi Anies ngawur dan ngaco," katanya.

Arief pun mendesak Anies segara mengambil kebijakan yang berpihak kepada yang dimaksud sebagai pribumi. Misalkan dengan mencabut izin reklamasi pantai utara Jakarta.

"Saya tantang Anies selama jadi gubernur harus dalam 100 hari kerja segera mencabut izin reklamasi, pembangunan apartemen dan usaha-usaha baru yang diusahakan oleh non pribumi seperti warga keturunan Asia Timur, China, Timur Tengah yang sudah jadi warga Indonesia," tegasnya. [wah] 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya