Berita

Emrus Sihombing/Net

Nusantara

Demi Independensi HKBP, Sistem Voting Ephorus Perlu Distop

SENIN, 16 OKTOBER 2017 | 10:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rapat Pendeta (RP) yang akan digelar pada 16 hingga 20 Oktober 2017 harus menjadi momentum perbaikan mendasar di tubuh HKBP. Perubahan itu harus dimulai dengan perubahan sistem penentuan Ephorus atau pimpinan gereja HKBP.
 
Begitu kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (16/10).

Dalam hal ini, Emrus menyoroti mengenai penentuan Ephorus yang masih dipilih melalui pemilihan (voting). Menurutnya, sistem pemilihan ini berpotensi memunculkan polarisasi dukungan baik secara natural maupun mobilisasi yang disengaja atau tidak, melalui berbagai strategi pendekatan antar pendeta pemilik hak suara atau melalui semacam “tim sukses”.


"Dengan sistem voting tersebut mobilisasi kekuatan bisa datang dari berbagai kepentingan, termasuk pengaruh dari luar struktur HKBP, sangat mungkin mewarnai pemilihan Ephorus. Bahkan peristiwa memilukan pernah terjadi, yaitu adanya semacam dualisme kepemimpinan di tubuh HKBP," ujarnya.

Menurut Emrus, jika HKBP ingin berjalan lebih independen, percaya diri, dan tidak di bawah bayang-bayang kekuatan dari luar, maka sistem pemilihan Ephorus dengan voting harus dihentikan. Penghentian ini bisa menjadi titik awal menuju manajemen HKBP yang lebih Ilahi.

"Untuk itu, menurut saya, sudah saatnya sistem pemilihan Ephorus dievaluasi secara menyeluruh dan melakukan perubahan total pola penentuan Ephorus dari voting ke sistem pemberian peluang kepada semua pendeta yang memenuhi persyaratan, seperti memilih ayat kepada peserta sidi. Untuk mewujudkan sistem tersebut, tentu didahului dengan perubahan persyaratan menjadi calon Ephorus," jelasnya.

Emrus yang juga jemaat HKBP menilai dengan perubahan tersebut akan lebih mudah melakukan perbaikan di berbagai bidang di HKBP, sehingga lebih mengedepankan karakter Ilahi dan lambat laun meninggalkan karakter duniawi.

"Oleh karena itu, momentum dan kesempatan harus dimanfaatkan secara optimal. Bila tidak, sulit kita mengharapkan adanya perubahan perbaikan di tubuh HKBP," tutupnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya