Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kembali melahirkan inovasi untuk memangkas jalur birokrasi yang selama ini menjadi keluhan publik.
Baru-baru ini, dia meluncurkan tempat pelayanan pengurusan dokumen terpadu yang dikenal dengan Mall Pelayanan Publik. Diharapkan dengan peluncuran sarana itu, warga Banyuwangi pun merasakan kemudahan dalam pengurusan perizinan satu atap ini.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Negeri Malang, Zainal Habib menilai, kebermanfaatan Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi begitu dirasakan. Sebab, permasalahan umum dan menjadi "penyakit" yang cukup berat yang ada di banyak pemerintahan daerah di Indonesia adalah buruknya layanan publik, yang berakibat pada banyaknya penyimpangan.
"Oleh karenanya reformasi birokrasi selalu menjadi pilihan bagi pemerintah daerah sebagai pintu pembuka untuk menciptakan good governance," kata Habib dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (15/10).
Apalagi, lanjut dia, ide reformasi birokrasi ini ditopang dengan visi kepemimpinan yang jelas, yakni berani melakukan perubahan, dan tentu dengan target yang terukur.
Untuk itu, Habib yakin dalam beberapa bulan ke depan, layanan terpadu itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat Banyuwangi.
"Akibat layanan terpadu ini bisa dirasakan perubahan oleh masyarakat Banyuwangi. Baik itu dimanjakan pelayanannya oleh birokrasi maupun efisiensi waktu dan efektifitas anggaran pemerintah kabupaten," ujarnya.
Meski demikian, Habib menekankan bahwa pelayanan terpadu itu tak akan "mengganggu" atau memandang sebelah mata institusi lain seperti Kepolisian, BPJS, dan dinas-dinas yang melayani publik.
"Ini positif dan bisa menular ke seluruh lembaga secara bersama untuk melakukan perubahan," imbuhnya.
Banyaknya terobosan yang dilakukan Anas dikatakan Habib tidaklah mengherankan, karena itu adalah ciri kepemimpinan inklusif yang dilakukan Calon Wakil Gubernur Pilgub Jatim 2018 yang berpasangan dengan Gus Ipul tersebut.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan pada tahap awal, ada 88 jenis layanan dalam satu tempat ini. Mulai administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP, beragam jenis izin, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di SAMSAT, hingga pembayaran retribusi daerah.
Menurut Anas, ini ikhtiar mewujudkan pelayanan yang lebih baik.
"Dengan tekad serta gotong-royong warga dan birokrasi, hari ini menjadi sejarah bagi Banyuwangi," kata dia dalam suatu kesempatan.
[sam]
