Bupati Tolikara Terpilih Usman Wanimbo menyesalkan adanya tindakan anarkis yang dilakukan sekolompok masyarakat Tolikara di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menimbulkan kerusakan dan korban luka.
"Selaku Bupati Terpilih saya sampaikan permohonan maaf kepada pihak Kemendagri maupun para korban akibat tindakan tersebut. Menurut saya hal seperti ini tidak pantas dilakukan, karena Pilkada Tolikara telah berlangsung secara demokratis dan dalam suasana yang damai," kata Usman di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).
Pilkada Tolikara kata Usman telah melalui proses cukup panjang dan di Tolikara sendiri tidak ada konflik yang terjadi dan berjalan lancar serta kondusif pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Usman pun menyayangkan jika masih ada kelompok yang belum puas.
"Hasil Pilkada memang tidak bisa memuaskan semua pihak, akan tetapi ketidakpuasan tersebut juga tidak boleh disalurkan dengan cara-cara kekerasan dan melanggar hukum," kata Usman.
Usman menjelaskan setalah pihaknya ditetpkan sebagai pemenang, MK memutus untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 Distrik karena adanya rekomendasi panwaslu yang tidak dijalankan oleh KPU Tolikara. Sebagai pihak yang telah dinyatakan menang, pendukungnya kata Usman sebetulnya kecewa dan tidak puas dengan Putusan PSU dari MK itu.
"Tetapi karena ini Putusan MK, mau tidak mau harus diterima. Saat itu saya langsung menghimbau kepada seluruh pendukung saya dan masyarakat Tolikara untuk tetap tenang dan menerima Putusan MK dengan lapang dada karena MK adalah institusi negara yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa Pilkada," tegas Usman.
Kemudian kata Usman PSU pun dilaksanakan di 18 Distrik dalam suasana yang damai, lancar dan demokratis tanpa ada gangguan keamanan apapun. Hasilnya, tidak berbeda dengan sebelumnya. Kemudian hasil PSU dibawa lagi ke MK dan hakim MK mengeluarkan putusan menolak permohonan pemohon.
"Jadi prosesnya cukup panjang, semua yang dipermasalahkan sudah dibahas dan dibuktikan di MK, jadi seharusnya semua pihak dapat menerimanya dengan jiwa besar. Andai saat itu MK memutus lain, kami pun pasti menerima," kata Usman.
Usman pun menyerahkan kasus ini ke aparat kepolisian. Dirinya sudah bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan telah menyampaikan permohonan maaf. Sejauh ini kata dia, Tjahjo mau mendengar dan mengakomodir tuntutan kelompok tersebut, bahkan dialog juga sudah beberapa kali digelar.
Usman meminta seluruh masyarakat Tolikara di daerah maupun di Jakarta agar tidak terpancing dengan peristiwa ini. Dia pun mengajak kelompok yang tidak puas untuk berdamai dan bersama-sama membangun Tolikara yang lebih baik 5 tahun kedepan serta mendukung pemerintah Jokowi-JK.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tolikara Obama Tabo meminta agar kepolsian mengusut tuntas aktor intelektual dibalik kekerasan yang dilakukan di Kantor Kemendagri tersebut.
"Saya liat ada aktor intelektual dari kalangan elite yang memicu timbulnya aksi kekerasan tersebut. Oleh karena itu pengusutan kasus ini tidak boleh hanya kepada pelaku tetapi juga pihak-pihak lain yang selama ini berada di belakang termasuk yang menyokong dana kepada mereka. Hal ini penting agar menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak bertindak sewenang-wenang," demikian Tabo.
[san]
