Berita

Nusantara

Diingatkan, Aparat Harus Satu Persepsi Dalam Penanganan Konflik Pilkada

JUMAT, 13 OKTOBER 2017 | 15:19 WIB | LAPORAN:

Pemahaman aparat pemerintah daerah dalam rangka peringatan dini konfilik sosial di Jawa Timur harus diperkuat.

Demikian dikatakan Plt Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri), Heru Matador, dalam Forum Dialog dalam rangka cegah dini terhadap perkembangan konflik di daerah dan isu strategis lainnya, di Java Paragon Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/10).

Heru mengatakan, para aparatur harus mempunyai persamaan persepsi dalam langkah-langkah penanganan konflik yang dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien dan akuntabel, serta tepat sasaran.


"Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan wawasan dan referensi aparatur pemerintah daerah terkait deteksi dini, penanganan konflik dan meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar aparatur pemerintah daerah dan instansi lainnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka deteksi dini, peringatan dini penanganan konflik," jelas Heru.

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jatim, Jonathan Judianto, menyampaikan peta potensi konflik Pilkada Jatim. Menurutnya, keberhasilan Pilkada Serentak tahun 2018 dari segi keamanan, tata tertib, dan partisipasi pemilih sangat tergantung pada peran pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu, kemudian partai politik dan pemilih itu sendiri.

Mewakili Kepala Badan Intelijen Daerah Jatim, Kolonel Cahyono Cahaya Angkasa, menjelaskan, langkah-langkah konkret pencegahan dini terhadap konflik yaitu deteksi dini, koordinasi antar instansi terkait, lapor cepat, kuasai permasalahan, dan menentukan solusi.

"Lapor cepat akan menguasai permasalahan dan akan segera menentukan solusi yang diambil oleh pimpinan di daerah," ujarnya.

Sedangkan Kepala Biro Operasional Polda Jatim, Kombes Pol Heri Sitompul, mengatakan, sinergitas antara TNI, Polri dan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna merekatkan persatuan masyarakat.

"Negara yang kuat adalah rakyat yang kuat, birokrat yang kuat, tentara yang kuat, dan polisi yang kuat," kata Heri. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya