Berita

Nusantara

Diingatkan, Aparat Harus Satu Persepsi Dalam Penanganan Konflik Pilkada

JUMAT, 13 OKTOBER 2017 | 15:19 WIB | LAPORAN:

Pemahaman aparat pemerintah daerah dalam rangka peringatan dini konfilik sosial di Jawa Timur harus diperkuat.

Demikian dikatakan Plt Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri), Heru Matador, dalam Forum Dialog dalam rangka cegah dini terhadap perkembangan konflik di daerah dan isu strategis lainnya, di Java Paragon Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/10).

Heru mengatakan, para aparatur harus mempunyai persamaan persepsi dalam langkah-langkah penanganan konflik yang dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien dan akuntabel, serta tepat sasaran.


"Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan wawasan dan referensi aparatur pemerintah daerah terkait deteksi dini, penanganan konflik dan meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar aparatur pemerintah daerah dan instansi lainnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka deteksi dini, peringatan dini penanganan konflik," jelas Heru.

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jatim, Jonathan Judianto, menyampaikan peta potensi konflik Pilkada Jatim. Menurutnya, keberhasilan Pilkada Serentak tahun 2018 dari segi keamanan, tata tertib, dan partisipasi pemilih sangat tergantung pada peran pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu, kemudian partai politik dan pemilih itu sendiri.

Mewakili Kepala Badan Intelijen Daerah Jatim, Kolonel Cahyono Cahaya Angkasa, menjelaskan, langkah-langkah konkret pencegahan dini terhadap konflik yaitu deteksi dini, koordinasi antar instansi terkait, lapor cepat, kuasai permasalahan, dan menentukan solusi.

"Lapor cepat akan menguasai permasalahan dan akan segera menentukan solusi yang diambil oleh pimpinan di daerah," ujarnya.

Sedangkan Kepala Biro Operasional Polda Jatim, Kombes Pol Heri Sitompul, mengatakan, sinergitas antara TNI, Polri dan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna merekatkan persatuan masyarakat.

"Negara yang kuat adalah rakyat yang kuat, birokrat yang kuat, tentara yang kuat, dan polisi yang kuat," kata Heri. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya