Berita

Foto: RMOL

Hukum

Ganjar Akui Pernah Ditawari Duit Oleh Politisi Golkar

JUMAT, 13 OKTOBER 2017 | 14:28 WIB | LAPORAN:

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) adalah 'mainan' dari fraksi partai tertentu.

Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan bahwa selama mengikuti rapat-rapat pembahasan KTP-el di komisi yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri itu, dinamika rapat selalu berjalan normal. Rapat kata Ganjar, tidak didominasi oleh fraksi partai tertentu.

"Semua berjalan normal, ada yang mencecar ada yang keras perdebatannya, ada yang biasa saja. Jadi suasana rapat seperti biasa saja," katanya dalam sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).


Namun demikian, Ganjar mengaku pernah ditawari sejumlah uang oleh mantan anggota Komisi II DPR yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Golkar, almarhum Mustokoweni.

"Pernah dapat penawaran uang saya katakan pernah, itu dari Mustokoweni, beliau katakan "dek ini jatahmu" dia hanya menyampaikan demikian. Saat itu beliau anggota Banggar," ulas Ganjar menjawab pertanyaan Hakim Ketua, John Halasan Butar Butar soal permintaan mengawal proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

"(Saya) tidak (pernah menerima uang) sama sekali tidak," akunya.

Lebih lanjut Ganjar mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa uang itu untuk memuluskan pembahasan proyek KTP-el. Karena memang dia tidak melihat ada gelagat jangkal dalam rapat di Komisi II.

"Saat pembahasan ya tidak Pak, keganjilan kan baru baru terungkap pasca kasus ini muncul. Saya hanya mendengar (ada bagi-bagi uang) setelah saat diminta kesaksian di BAP penyidik KPK," kata politisi PDI Perjuangan itu kepada hakim.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya