. Pusat Kajian Kepolisian (Lemkapi) menilai Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri dibutuhkan segera.
Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan tim ini akan kuat apabila penyidik Polri dan Kejaksaan Agung sebagai penuntut harus dibuat satu atap.
"Jika ingin setara dengan KPK persyaratan ini mutlak," kata Edi di Jakarta, Jumat (13/10).
Menurutnya, selama ini dalam penelitian Lemkapi, KPK kuat selain didukung anggaran, juga diberi kewenangan besar termasuk kewenangan untuk menyadap.
"Untuk itu diharapkan dukungan Bapak Presiden, DPR dan Jaksa Agung agar Densus Tipikor ini segera beroperasi," ungkap Edy.
Kasus korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana dari kota hingga desa. Untuk itu kata Edy, negara butuh tim polisi dan jaksa yang kuat dan anggaran besar serta kewenangan cukup.
KPK butuh dukungan polri dan jaksa sampai ke desa-desa untuk ikut serta memberantas korupsi. Tim Polri harus ada satuan tugas di kewilayaan.
"Biar penyebaran personilnya merata dan cepat harus ada di wilayah-wilayah," ujar mantan anggota Kompolnas ini.
Namun, kendala yang selama ini dihadapi Polri adalah anggaran dan kesejahteraan penyidik yang minim. Walau selama ini ada anggaran operasional penanganan karus korupsi Rp 208 juta setiap kasus, tapi kesejahteraan penyidik masih jauh tertinggal karena gajinya masih menggunakan standar gaji polisi.
"Kami berpendapat biar jalan. Anggaran operasional harus sejalan dengan kesejahteraan penyidiknya. Saat ini Polri mengajukan bentuk Densus Tipikor dengan anggaran Rp 2.6 triliun dengan jumlah personil 3.560 orang," demikian Edi Hasibuan. [rus]
Kamis kemarin (12/1), Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menyatakan berencana meminta Kejaksaan Agung menempatkan perwakilannya dalam satu atap bersama Densus Tipikor. Kapolri berharap Kejaksaan mau menerima tawaran ini agar proses penuntutan kasus korupsi garapan Densus Tipikor bisa lebih cepat.
[rus]
