. Pemetaan wilayah potensi konflik, pemberdayaan forum-forum serta penyampaian data dan informasi akurat jelang Pilkada Jawa Timur 2018 harus melibatkan kerjasama pemerintah daerah maupun pusat.
Demikian dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Didi Sudiana, saat membuka Forum Dialog dalam rangka cegah dini terhadap perkembangan konflik di daerah dan pembahasan isu strategis lainnya, di Java Paragon Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/10).
Forum itu digelar Direktorat Jenderal Polpum Kemendagri guna berkoordinasi dalam mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul dalam persiapan Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019 di wilayah Jawa Timur.
Turut hadir dalam acara ini antara lain Staf Khusus Mendagri, Budi Prasetyo; Kepala Badan Kesbangpol Jatim, Forum Kerukunan Umat Beragama Jatim, FKDM Jatim dan seluruh Kaban Kesbangpol se Jatim.
"Usaha menciptakan kondisi aman, tenteram, tertib, dan damai adalah tugas bersama pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa. Terlebih dalam menghadapi dan mengendalikan situasi serta kondisi daerah menghadapi tahun politik yang akan datang," kata Didi.
Menurut dia, berbagai kasus krusial harus diantisipasi agar tidak terjadi dan terulang kembali. Dia menyebut konflik pembangunan tol di Ngawi, Blitar, Madura dan Kediri. Konflik pembangunan patung di Tuban, hingga konflik pemilihan kepala desa di Madura dan kawasan tapal kuda.
"Kondisi-kondisi itu jangan terulang lagi," tegas Didi.
Dia sekali lagi menekankan upaya-upaya deteksi dan cegah dini, serta peningkatan koordinasi dan keterpaduan antar aparat Pemda dan pusat melalui tim terpadu penanganan konflik sosial.
"Pemetaan wilayah potensi konflik dan pemberdayaan forum-forum, serta penyampaian data dan informasi yang akurat dan cepat juga harus terus dipertahankan," lanjut Didi.
[ald]
