Semoga Ramai Pengunjung, Tidak Seperti Mal-mal Yang Mulai Sepi

Demi memberikan pelayanan yang terpadu dalam satu titik, pemerintah DKI Jakarta resmi membuat Mal Pe­layanan Publik (MAP). Melalui MAP ini, masyarakat bisa memperoleh 328 layanan tanpa perlu berpindah lokasi.

MPP berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dengan menempati gedung 14 lantai bekas kantor Dinas Teknis DKI Jakarta. Namun setelah lama kosong, disepakati untuk di­jadikan kantor DPMPSTP. Total Pelayanan di MPP sudah memiliki 328 jenis layanan dan perizinan.

Peresmian MPP ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Hidayat. Dalam peresmian tiga menteri ikut hadir dalam peresmian itu yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Kepala DPMPTSP DKI yaitu Edy Junaedi Harahap pembentukan merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017.

"Pembentukan ini adalah upaya menyelenggarakan pelayanan pub­lik yang cepat, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik," ucap Edy saat peresmian MPP yang berlokasi di HR Rasuna Said Kav C 22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

MPP sendiri dibentuk bukan han­ya untuk pelayanan DKI saja, namun juga bekerja sama dengan Kemenpan RB serta unit layanan lainnya untuk Pusat, Daerah, BUMN, BUMD dan swasta. MPP juga untuk perluasan fungsi pelayanan terpadu bagi pusat maupun daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Djarot mengapresiasi kinerja jaja­rannya dalam merampungkan MPP dalam tiga minggu. Dirinya juga berharap jumlah instansi membuka layanan di MPP dapat bertambah.

"Kami sediakan 12 lantai di sini dan 3 lantai digunakan khusus untuk pelayanan. Lantai yang lain digu­nakan untuk back office kita," tutur Djarot mengatakan.

Terobosan yang dilakukan Pemprov DKI ini mendapat apresiasi dari warganet.

"bagus.. semoga sangat berman­faat utk masyarakat..dan..stabil," tutur akun @pengkihengky. "Hebat Pak Jarot mantap," tambah akun @ jogjahebat.

"Gubernur dan wagub yg skrg harus lebih dari standard tinggi yg sudah dijalankan ahok dan djarot."

"Semoga riuh gaduh terbayarkan dengan kondisi jakarta yg lebih maju," ujar akun @alejandro­sanz.

"Makasih rot... knp gak dari dulu sih kompak kan enak Jakarta maju...... Jgn pulang dulu barangkali mo di ongkosin sama anis Sandi....." cuit akun @Antoksd3. "Semoga hebat melayani," kata akun @ HusnaEfsana.

"ini bukan era 1980an kan, tentu­nya era baru babak baru pelayanan publik bukan dijaman anis kan adanya?" kata akun @dkarhita.

"Semoga tetap difubgsikan setelah tgl. 15," harap akun @andangtris

"Semoga bisa berjalan dengan baik setelah periode yg sebentar lagi datang..." sambung akun @ lumbadb.

"Pemerintah itu sebenarnya Niatnya Baik dalam segala hal, tapi Mental Pegawai di Birokrasi lah yang selalu menghambat dan berbe­lit," cuit akun @jawatimur595.

Usul juga diberikan kepada Pemda DKI Jakarta agar pelayanan tidak hanya berada di MPP. "Tempatkan saja Lapak Layanan Publik di setiap Mal, shg memudahkan masyarakat mengurus segala hal," tutur akun @ BBHesti usul.

Dengan adanya mal ini, beragam perizinan yang dikeluarkan pe­merintah pusat dan Pemprov DKI bisa diurus di satu tempat. Unit pelayanan publik yang ada di mal ini diantaranya dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Lalu ada lagi pelayanan dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta, PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya, dan Bank DKI.

"kereeen....daerah lain gima­na? pemimpin pada bikin inovasi dong....udh ga jaman autopilot," kata akun @team_emak.

Meskipun tujuan dibentuknya MPP ini sangat baik, ada juga neti­zen yang berkomenyar nyiyir. “Mall yang ini mudah2an gak sepi, gak Kayak Mall yang ritel ritel sana yg udah sepi pembeli,” ledek akun @ RizalCrrative.

"Apakah definisi kata Mall sebagai pusat perbelanjaan-hiburan-kuliner bisa disamakan dengan pelayanan aparat/birokrasi satu atap?" sindir akun @joko_jaka_buyung.

"Yang dibutuhkan masyarakat jakarta adalah online 100% bukan mal kayak gini, percuma buat gede2, kalau buat kesana macetnya parah," kritik akun @kecebong16.

Ternyata MPP ini bukan hanya ada di Jakarta saja. Dua daerah, yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi sudah lebih dulu mem­buat dan meresmikan MPP.

"Bukan hanya di Jakarta, di Surabaya juga ada, nanti di Makassar juga ada," ungkap Asman Abnur.

Asman berharap mal semacam ini juga bisa ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada kota-kota be­sar melainkan juga di kabupaten. Namun, itu semua tergantung pada kesiapan pemerintah daerah masing-masing. ***