Menhan tiga negara/Istimewa
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri peluncuran Patroli Udara Tiga Negara yang digelar antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina hari ini di Pangkalan Udara Subang, Malaysia (Kamis, 12/10).
Peluncuran ini merupakan membentuk kelanjutan kerja sama trilateral negara-negara itu, di Laut Sulu.
"Bentuk kerja sama ini nantinya juga akan diintegrasikan dengan patroli dan latihan darat menggunakan mekanisme yang sudah dikoordinasikan serta disusun sebelumnya," kata Ryamizard dalam keterangan tertulis kepada redaksi.
Peluncuran hari ini merupakan hasil kesepakatan dan kebijakan politik yang dilakukan Menteri Pertahanan tiga negara selama hampir dua tahun terakhir.
Kesepakatan tersebut dibuat untuk menghadapi permasalahan kompleks di wilayah perairan Laut Sulu dan sekitarnya sejak awal 2016 lalu.
Ketiga negara akhirnya satu suara untuk memulai kerja sama patroli maritim ketiga negara. Kesepakatan itu diawali dengan peresmian penggunaan Kendali Komando Maritim (MCC) dan peluncuran program TMP Indomalphi, di Tarakan, Kalimantan Utara, pada 19 Juni 2017 lalu.
Lebih lanjut Ryamizard menyebut bahwa kegiatan tersebut akan menjadi satu model acuan yang komprehensif guna memberikan jaminan keamanan bagi pengguna lalu lintas seperti nelayan, transportasi serta eksplorasi kekayaan perairan di kawasan Laut Sulu.
"Kerja sama ini juga pada awalnya meniru konsep yang telah lebih dahulu berhasil mengurangi tindakan kejahatan laut secara dratis di Selat Malaka, yang didukung tiga negara pantai, yakni lndonesia, Malaysia dan Singapura," ujarnya.
Belakangan, ketiga negara itu melengkapi diri melalui program kerja sama Eyes in the Sky, dan kemudian Thailand menyatakan keinginannya bergabung dalam patroli pengamanan Selat Malaka.
Ia menambahkan bahwa upaya tersebut terbukti efektif dalam memberikan jaminan keamanan terhadap pengguna jalur pelayaran Selat Malaka serta mencegah upaya internasionalisasi wilayah yang menjadi kepentingan bersama.
Tidak hanya itu, ia juga yakin bahwa kerjasama regional semacam itu juga akan berguna untuk mengantisipasi infiltran paham radikal yang mulai kembali ke negara masing-masing, sebagai contoh adalah gelombang simpatisan ISIS.
"Bagi Indonesia permasalahan yang terjadi di wilayah teritorial harus diatasi negara-negara yang berbatasan langsung," katanya.
Dengan memperhatikan hal tersebut, Indonesia berupaya mengembangkan perhatian dan komitmen dalam upaya memerangi kejahatan transnasional ini secara lebih komprehensif. Kementerian Pertahanan telah menginisiasi untuk melaksanakan kerjasama yang lebih intensif pada bidang pertukaran informasi dan kejahatan siber.
Terbukti dengan merujuk kepada aliran pendanaan teroris dan mode rekrutmen radikalis dengan menggunakan jaringan sosial seperti internet, twitter dan facebook, banyak generasi muda yang mengikuti dan mempelajari paham radikalisme melalui jarak jauh.
"Diharapkan upaya oleh pemerintah baik dalam sub regional maupun regional Asia Tenggara dapat menjadi modalitas yang memberikan arti positif bagi terciptanya rasa aman bagi rakyat dan pengguna lintas laut yang berada di kawasan tersebut," tutupnya.
[mel]
