Syafruddin Arsyad Temenggung/net
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 39 saksi dalam penanganan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung.
"Hingga hari ini, total sekitar 39 saksi telah diperiksa untuk tersangka SAT dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 (Sjamsul Nursalim)," kata jurubicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/10).
Syafruddin adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan masih menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Ia sudah berstatus tersangka KPK sejak 25 April 2017. Selama itu, Syafruddin baru sekali diperiksa oleh penyidik KPK, yaitu pada 5 September 2017. Febri menjelaskan, penyidik baru menggali informasi tentang pengangkatan, tugas dan fungsi tersangka sebagai sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Ketua BPPN.
"Pada pemeriksaan selanjutnya direncanakan baru masuk materi utama," jelas Febri.
Syafruddin dijadikan tersangka karena diduga kuat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara. Syafruddin menerbitkan SKL kepada Sjamsul Nursalim yang seharusnya masih memiliki kewajiban pembayaran kepada negara.
Pada periode 1997-1998, BPPN pernah memberikan bantuan kepada sejumlah obligor BLBI, salah satunya BDNI yang dimiliki Sjamsul Nursalim. BDNI mendapat bantuan sebesar Rp 4,8 triliun.
Namun, pada tahun 2002, Syafrudin selaku Kepala BPPN mengusulkan agar menyetujui SKL pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. Usul itu disampaikannya kepada KKSK.
Setelah disetujui, terjadi perubahan proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset. Hasilnya, restrukturisasi aset Sjamsul Nursalim sebesar Rp 1,1 triliun. Sementara, Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi.
Namun setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan investigasi terhadap aset Sjamsul Nursalim, hasil restrukturisasi kepemilikan aset pemilik PT Gajah Tunggal itu tak sampai Rp 1,1 triliun.
Setelah dilakukan lelang oleh perusahaan pengelola aset (PPA), aset Sjamsul Nursalim hanya mampu mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 220 miliar. Sehingga, total kerugian kekuangan negara akibat korupsi BLBI itu membengkak hingga Rp 4,58 triliun dari yang tadinya dianggap Rp 3,7 triliun.
Akibat perbuatannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah ke dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jouncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
[ald]
