. Polda Metro Jaya akan mendatangkan saksi ahli untuk mendalami sengketa kasus proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
"Melibatkan sejumlah ahli dalam penyelidikan, itu dilakukan agar polisi memiliki panduan terkait persoalan reklamasi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus PMJ, Kombes Pol. Adi Deriyan Jayamarta saat dikonfirmasi, Kamis (12/10).
Bahkan, untuk mencari bukti pelanggaran hukum terkait proyek reklamasi, penyidik Ditkrimsus PMJ juga menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Ya pasti kalau saya berbicara KKP mengenai reklamasi, pasti. Karena itu adalah kementerian yang juga menaungi terkait dengan masalah reklamasi," ungkap Adi.
Menurutnya, penyelidikan yang dilakukan Subdit Sumber Daya dan Lingkungan (Sumdaling) Ditreskrimsus PMJ ini dipicu adanya polemik di masyarakat mengenai proyek reklamasi.
Adi tidak ingin suatu saat ketika ada masyarakat yang melapor mengenai proyek reklamasi, penyidik justru kebingungan.
"Makanya saya perintahkan unit kerja Sumdaling untuk membuat hasil laporan mengenai reklamasi secara lengkap," tandas Adi.
Penyelidikan ini dilakukan PMJ berdasarkan laporan dengan Nomor Polisi: LP/802/IX/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 11 September 2017.
Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mencabut moratorium atau penghentian sementara proyek reklamasi Jakarta karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan.
Moratorium sendiri dikeluarkan Menko Kemaritiman saat dijabat Rizal Ramli pada tahun 2016 menghentikan sementara pembangunan reklamasi. Saat itu proyek tersebut dinilai tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan melanggar sejumlah peraturan terutama soal perizinan.
[rus]
