Berita

RMOL

Hukum

Kiai NU: KPK Wajib Ada Di Indonesia

KAMIS, 12 OKTOBER 2017 | 15:38 WIB | LAPORAN:

Kalangan kiai Nadhatul Ulama beserta peserta Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) menyatakan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta (Kamis, 12/10) mereka membentangkan karton yang berisi dukungan untuk kinerja lembaga anti rasuah, seperti 'Tolak Pelemahan KPK', 'Lawan Korupsi Sampai mati', 'NKRI Titipan Illahi, Jangan Dikorupsi' dan sebagainya.

Sekretaris PWNU Marzuki Wahid menyampaikan, dukungan sebagai bentuk kepedulian kepada KPK. Sekaligus juga keprihatinan karena praktik korupsi semakin merajalela dan merusak sendi kenegaraan, kebangsaan dan kemanusiaan di Indonesia.


"Kami mengikuti perkembangan di media akhir-akhir ini KPK sedang mendapatkan ancaman, terutama dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu oleh KPK. Kami dari pesantren dan kiai NU terpanggil untuk memberikan dukungan kepada KPK," jelasnya kepada wartawan.

Menurut Marzuki, para kiai NU dan pesantren menolak tegas segala bentuk pelemahan KPK. Keberadaan KPK masih sangat sangat dibutuhkan di Indonesia.

"Kami mendukung bahwa KPK wajib di negeri. Karena kalau tidak ada KPK negeri ini akan hancur kaidahnya," jelas Marzuki.

Terkait penuntasan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Marzuki berharap kepolisian dapat menepati janji utuk menyelesaikannya.

"Novel Baswedan adalah salah satu penyidik KPK dan mereka bekerja untuk menuntaskan korupsi ini. Sehingga kami mendorong kepolisian dan seluruh aparat untuk menemukan dan menghukum pelaku kekerasan ini sesuai hukum berlaku. Tidak pandang bulu siapapun dia," pungkasnya. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya