Dipecat Golkar, Yorrys: Tanya Nurdin Halid, Sesuai Mekanisme Tidak

Pergantian atau pergeseran struktur kepengurusan sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Perombakan itu dilakukan demi penyegaran roda organisasi agar membawa dampak yang lebih baik.

Begitu kata Yorrys Raweyai menanggapi pencopotannya dari jabatan sebagai Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar. Nama Yorrys diganti dengan Letjen (purn) Eko Wiratmoko dalam komposisi baru kepengurusan Partai Golkar.

Meski demikian, Yorrys berharap pergeseran dirinya itu didasari pertimbangan yang objektif.

"Kalau pergeseran ini bersifat subjektif dan menabrak semua aturan-aturan partai tentu tidak dibenarkan, jangan jadikan setiap perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan," ujar politisi asal Papua itu saat dihubung, Kamis (12/10).

Jika mengacu kepada AD/ART Golkar, maka proses perombakan ini harus terlebih dahulu melalui mekanisme Rapat Harian Terbatas. Baru kemudian disimpulkan rekomendasinya di pleno.

Ia kemudian meminta awak media untuk menanyakan ke Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengenai mekanisme yang diambil dalam pencopotan dirinya.

"Kalau saya bilang ini, nanti dibilang pembelaan tidak objektif, silakan saja tanya Ketua Harian (Nurdin Halid), apakah sudah sesuai," ujarnya.

Lazimnya, lanjut Yorrys, penyegaran dan revilatisasi partai memiliki parameter. Setidaknya ada tiga indikator yang bisa menjadi alasan partai merombak susunan kepengurusan.

"Di antaranya, terhadap kader yang sudah pindah atau keluar dari Golkar, kemudian tentang kader yang sudah memiliki status hukum tetap (inkrah) di pengadilan, dan yang terakhir kader yang selama ini tidak aktif," tutupnya. [ian]