. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan untuk bekerja serius sehingga tidak melewatkan penyelesaian kewajiban pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada petugas KPU di level adhoc, Rabu (11/10).
"Satu hal yang perlu saya ingatkan, ini yang saya rasa cukup serius di dalam proses pelaporan pertanggungjawaban kita semua adalah pada lembaga-lembaga adhoc misalnya KPPS, PPS, PPK itukan diadakan kalau mau ada event, baik pilkada maupun pilpres atau pileg," kata Anggota Komisi II DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily.
Demikian disampaikan Ace saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Dana Hibah Pilkada 2018 di Kota Yogyakarta, DIY, Rabu (11/10).
Karena petugas tersebut bersifat sementara, maka Ace berhadap KPU tidak melewatkan proses pertanggungjawaban keuangannya sedikit pun. Meski honor yang diberikan kepada tiap anggota adhoc jumlahnya tidak banyak, tetapi jika pertanggungjawabannya terlewat, maka jumlah tersebut akan berlipat-lipat, mengingat jumlah petugas adhoc KPU berjumlah sangat besar.
"Prosesnya kan kita cari orangnya, rekrut, kemudian kita kasih honor jika tugas beliau telah selesai. Nah kita sering lupa bahwa kita kasih honor itu harus ada pertanggungjawabannya. Karena kita menganggap hal ini sepele akhirnya kita lupakan hal yang bersifat administratif," tuturnya.
"Nah begitu ada masalah, kita sulit mencari orang-orang yang dulu kita rekrut untuk menuntaskan pertanggungjawaban. Saya kira ini menjadi hal yang sangat serius, yang seharusnya tidak terlewat oleh kita. Terutama untuk pembayaran pelaksana adhoc yang jumlahnya banyak, dan nomilanya tersebar kecil-kecil, kalau tidak detil dan ketat pertanggungjawabannya bisa berbahaya," lanjut Ace.
Pada kesempatan tersebut, Ace secara khusus mengapresiasi KPU yang tetap menerima masukan yang diberikan oleh Komisi II DPR pada forum konsultasi penyusunan Peraturan KPU (PKPU), meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa hasil konsultasi antara KPU dan Komisi II tidak bersifat mengikat.
"Kami mengapresiasi komisioner yang sekarang. Kenapa demikian? karena meskipun kemarin di MK, bahwa DPR, Komisi II keputusannya itu konsultasi itu sifatnya tidak mengikat, tetapi kawan-kawan komisioner KPU selalu berkonsultasi dengan Komisi II, dan apa yang disampaikan oleh Komisi II itu selalu menjadi perhatian KPU," ujar Ace.
[rus]
