Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi menambah catatan buruk lembaga peradilan Indonesia
Terlebih, seorang kepala PT membawahi beberapa pengadilan negeri yang seharusnya mampu menjadi teladan bagi jajaran dibawahnya untuk selalu menjaga kehormatan.
Dengan begitu, kejadian ini seharusnya momentum bagi Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi total di internal, sehingga demi tegaknya hukum dan keadilan serta visi hendak mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terwujud
Begitu yang disampai Hakim Agung Gayus Lumbuun dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (11/10).
"Potret yang sesungguhnya seperti ini, seorang kepala PT tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Ini menunjukan perlu ada perbaikan karena dalam lima tahun terakhir sudah berapa hakim yang ditangkap dan sekretaris MA orang kedua terlibat korupsi suap. Ini kan luar biasa," jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Gayus, diperlukan adanya sebuah gerakan yang betul-betul tegas dan cepat untuk membenahi institusi peradilan.
"Saya menusulkan kepada ketua Mahkamah Agung dengan jiwa heroiknya mundur," ujar Gayus.
Adapun mekanismenya, yakni dibentuk suatu kepemimpinan sementara untuk mengevaluasi strata peradilan di seluruh Indonesia. Jika MA tidak mampu diharapkan menggandeng unsur dari luar.
"Misalnya KY (Komisi Yudisial) dan akademisi untuk membentuk pimpinan ke semua strata peradilan. Hingga akhirnya ini akan membentuk sebuah peradilan yang baru hasil dari evaluasi nasional," beber Gayus.
Mahkamah Agung memang harus mengevaluasi sistem pembinaan serta pengawasan yang selama ini berlaku. Sistem yang sudah berlaku dengan banyaknya terjadi kejadian banyak hakim menerima suap dan tersangkut korupsi sebaiknya ditinjau kembali.
"Dan saya meyakini dengan evaluasi total itu upaya pengawasan serta pencegahan oleh KY maupun KPK itu lebih efektif karena orangnya baru semua. Dan inilah harapan masyarakat Indonesia untuk terciptanya kepastian hukum yang adil dan beradab," demikian Gayus.
[wah]
