Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Wujudkan Swasembada Pangan

Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada 11 komoditas pangan, sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal. Namun sampai saat ini tiga tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan belum juga terwujud. Parahnya, beberapa waktu lalu kita harus impor garam," ujar anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/10).

Dia membeberkan, salah satu bukti pemerintah tidak konsisten membangun swasembada pangan ialah banyaknya lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi pemukiman dan industri. Sebab, lahan pertanian dinilai tidak lagi menjadi prioritas.

"Seperti sekarang ini kita tahu bahwa program Meikarta itu menghabisi lahan pertanian produktif kita. Sesuai undang-undang, harusnya tanah produktif tidak alih fungsikan. Regulasi tata ruangnya sudah ada tetapi banyak sekali dilanggar pemerintah," kata Bambang.

Seharusnya pemerintah mencontoh negara Belanda yang memiliki luas lahan pertanian terbatas namun mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyat.

"Jadi ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda ada daerah yang hanya berjarak 15 kilometer dari ibu kota namun tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan," terang Bambang.

Di sisi lain, pemerintah masih saja beriorientasi pada impor pangan. Di saat petani mau panen, selalu saja muncul kebijakan impor.

"Ini yang harus dihindari agar petani tetap melakukan usahanya di bidang pertanian dan mengusahakan pertaniannya menjadi komoditi yang swasembada," beber Bambang.

"Belum lagi, SDM-nya kurang dibina dan seolah-olah dibiarkan beralih ke profesi lain. Jadi, hal-hal ini pemerintah harus ada satu ketegasan untuk memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan swasembada pangan," imbuhnya. [wah]