Berita

Herman Deru

Politik

Herman Deru Siap Tekan Angka Kemiskinan Di Sumsel Menjadi Di Bawah 10 Persen

SELASA, 10 OKTOBER 2017 | 16:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan membuat miris dan prihatin bakal calon Gubernur Sumsel, Herman Deru. Yaitu mencapai 1.086.920 orang atau sebesar 13,19 persen. Padahal menurutnya, seharusnya angka kemiskinan yang ideal berada di bawah 10 persen.

Dia menyatakan demikian karena sudah mempunyai pengalaman. Bacagub yang disebut-sebut sudah mendapat dukungan dari PAN, Nasdem, Hanura dan PKB, ini pernah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena berhasil menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen saat menjadi Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

"Kemiskinan memang sulit dihilangkan tapi seharusnya bisa ditekan," ujar Herman Deru dalam siaran persnya (Selasa, 10/10).


Lebih jauh dia memaparkan, angka kemiskinan bisa diturunkan jika rakyat Sumsel mampu berperan aktif bahu-membahu bersama pemerintah dalam mendorong ketangguhan diri untuk mau berkarya dan bekerja. Penting bagi semua pihak untuk mau mengembangkan diri, belajar dan cepat adaptasi dengan kemajuan teknologi dan kondisi nyata di daerahnya.

"Ini era teknologi tinggi, inovasi dan kreativitas harus jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Cara pemasaran sudah berubah, sistem pembayaran juga berubah, karenanya peningkatan kapasitas rakyat untuk berkarya dan bekerja di era ini tak bisa dihindari," ujarnya.

Karena itu, kalau dipercaya rakyat, dia akan mendorong sinergi antara dunia perbankan dengan usaha mikro dan kecil. Rakyat di pedesaan akan dibuat melek teknologi dan perkembangan kekinian soal perdagangan dan inovasi, dunia usaha akan didorong untuk membangun industri di daerah. Deru menekankan peran pemerintah yang dipimpinnya nanti akan bekerja lebih keras untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan berdasarkan peta masalah di setiap daerahnya.

"Setiap kabupaten dan kota punya masalah berbeda, tentu solusinya juga berbeda tetapi ada yang harus sama pada pembinaan sumber daya manusianya yaitu mereka harus dibuat siap menghadapi tangangan global dan kemajuan zaman. Jadi peningkatan kapasitas ini akan jadi perhatian saya," ungkapnya.

Hal lain yang diyakini Deru mampu menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di Sumsel adalah perbaikan proses penyaluran bantuan sosial. Hal itu bertujuan agar bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah bisa tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya berbagai bantuan sosial itu sudah mulai harus dibikin konvergen, harus lebih terarah dan fokus. Tidak boleh lagi masing-masing sasarannya tidak konvert. Deru menekankan pentingnya effort yang lebih besar dibanding masa lalu.

"Contohnya begini, program penyaluran beras sejahtera (rastra) itu bisa diubah dengan kartu. Jadi masyarakat pemegang kartu bisa membeli secara langsung berasnya di pasar sesuai kebutuhan, bukan hanya menunggu datangnya bantuan rastra tersebut. Kita bisa mengonversi rastra dalam bentuk beras menjadi nontunai. Bisa juga kombinasi dengan PKH. Program lain nantinya ikut. Intinya, bantuan sosial lebih konvergen," pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan seperti dilansir sumsel.bps.go.id, jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada Maret 2017 mencapai 1.086.920 orang atau sebesar 13,19 persen, berkurang sebesar 14.280 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang mencapai 1.101.190 atau sebesar 13,54 persen.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 12,74 persen turun menjadi 12,45 persen keadaan Maret 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 13,99 persen pada Maret 2016 menjadi 13,62 persen keadaan Maret 2017. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya