Pemerintah harus dapat mengganti lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi sarana infrastruktur. Penghitungan lahan kembali dalam bentuk audit lahan perlu dilakukan kembali dengan mengacu hasil audit lahan Pulau Jawa tahun 2010 dan luar Jawa tahun 2012.
Menurut anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, telah banyak terjadi perubahan akibat pembangunan dan cuaca ekstrim selama lima tahun terakhir, sehingga memerlukan pembaruan data lahan pertanian. Agar ada acuan pemerintah mampu merumuskan dan mengeksekusi kebutuhan lahan pertanian yang perlu diganti.
"Lahan yang didalamnya ada pohon atau tanaman pangan memerlukan imbalan yang cukup, bahkan bisa mencapai 10 kali lipat. Namun realisasi penggantian lahan pertanian akibat pembangunan ini kontrolnya sangat lemah. Sehingga sulit bagi semua pihak untuk dapat memantau perkembangan pergantian lahan akibat konversi," jelas Akmal di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/10).
Dia menjelaskan,, dari tahun ke tahun terjadi penurunan jumlah keluarga petani. Pada 2013, jumlah kepala keluarga petani 31 juta, kini hanya 26 juta. Hal ini perlu dikonfirmasi dengan jumlah lahan yang ada sehingga dapat menjelaskan apakah terjadi efisiensi industri pertanian atau memang penurunan profesi petani berbanding lurus dengan penurunan lahan.
Kementerian Pertanian juga perlu mendata tiap kabupaten/kota pada kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto regional (PDRB). Bila sektor pertanian memberikan kontribusi yang menurun seiring dengan pengurangan lahan maka merupakan peringatan keras kepada pemerintah untuk segera melakukan tindakan.
"Kita mengakui bersama bahwa pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Jokowi telah memperlihatkan hasilnya meskipun terjadi defisit di mana-mana, namun efek yang ditimbulkan harus segera disangga terutama pada area yang menggerus sektor pangan dan lingkungan. Pemerintah harus mewaspadai bahwa kestabilan energi dan pangan akan berpengaruh besar pada stabilisasi negara," papar Akmal.
Dia pun memberikan apresiasi pada kepala daerah yang mempertahankan keseimbangan lahan pertanian. Beberapa sudah memulai menerapkan UU 41/2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peran pemda dan DPRD sangat mempengaruhi pertahanan lahan pertanian pangan agar tidak menyusut.
"Saya berharap pemerintah segera melakukan audit lahan lanjutan untuk segera dapat memberi imbalan lahan-lahan pertanian pangan yang sudah tergerus akibat pembangunan," pungkas Akmal.
[wah]
