Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Elektabilitas Jokowi Bukan Hanya Tidak Aman Tapi Sudah Mengkhawatirkan

SENIN, 09 OKTOBER 2017 | 12:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dalam waktu yang berdekatan tiga lembaga survei yaitu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Media Survei Nasional (Median) dan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas calon presiden menjelang Pemilu 2019.

Hal yang menarik dari hasil survei ketiga lembaga itu adalah elektabilitas petahana Joko Widodo di bawah 50 persen.

Hasil survei SMRC menyatakan elektabilitas Jokowi 38,9 persen, Median menyebutkan elektabilitas Jokowi 36,2 persen, sedangkan berdasarkan hasil survei KedaiKopi elektabilitas Jokowi 44,9 persen.


Mencermati rilis ketiga lembaga survei tersebut, pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan ini merupakan peringatan dini bagi Jokowi karena untuk petahana elektabilitas di bawah 50 perse itu berada pada batas yang tidak aman.

"Bahkan dua lembaga survei merilis elektabilitas Jokowi di bawah 40 persen. Ini bukan hanya tidak aman, tapi sudah mengkhawatirkan," kata Iwel kepada redaksi, Senin (9/10).

Menurutnya, meskipun pemilihan Presiden baru akan dilakukan pada 2019 namun dari hasil tiga survei ini menunjukkan masih terbuka peluang bagi kandidat lain untuk bisa memenangkan pilpres mendatang.

Jelas Iwel, tiga survei ini bisa mewakili pendapat dan harapan masyarakat jelang Pilpres 2019. Artinya, Jokowi harus mawas dan mesti tingkatkan elektabilitas.

Dan kepada para penantang Jokowi, harus menyiapkan strategi yang mumpuni untuk bisa menyaingi politisi PDIP itu.

Iwel juga setuju, yang membuat elektabilitas Jokowi belum bisa menembus angka 50 persen, sebagai angka yang aman, adalah, karena pemerintah belum bisa menjaga stabilitas politik, ekonomi, hukum, termasuk gaduh masyarakat di media sosial. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya