Berita

Nusantara

Nawacita Baru Menyasar Infrastruktur, Ketimpangan Pendapatan Apa Kabar?

SENIN, 09 OKTOBER 2017 | 09:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dalam rangka memperingati Hari Pekerjaan Layak Internasional atau Decent Work Day 2017 yang jatuh pada 7 Oktober, Labor Institute Indonesia menyoroti adanya ketimpangan pendapatan.

Indonesia terjebak dalam situasi middle income trap, sebagai negara yang emerging country. Dimana kelas menengah ke bawah yaitu kalangan pekerja buruh lebih lambat menjadi kaya, sebaliknya kelompok kelas atas atau elite yang merupakan kalangan pengusaha dan elite politik justru lebih cepat bertambah kaya, sehingga daya beli dan perputaran uang dikuasai oleh mereka.

Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga kepada redaksi, Senin (9/10).


"Kami memprediksi kalangan pekerja dikarenakan rendahnya pendapatan tadi sangat sulit mengakses kredit ke perbankan, dan sebagian besar pekerja gagal bayar dalam kredit atau cicilan motor dan kebutuhan pokok lainnya. Mayoritas pekerja terperangkap dalam rentenir dikarenakan sulitnya akses perbankan dikarenakan pendapatan yang minim," ujar Andy.

Permasalahan lain yang menimbulkan kurang layaknya kehidupan pekerja adalah akses terhadap jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Pelayanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan masih sangat kurang.

Mayoritas kantor pelayanan BPJS Kesehatan berada di pusat kota dan kabupaten. BPJS Ketenagakerjaan juga masih terbatas pelayanannya karena belum menyentuh seluruh pekerja di Indonesia, karena baru melayani sepertiga pekerja di Indonesia.

"Selain itu konsep rumah murah dan rumah susun murah buruh juga tidak tepat sasaran karena jauh dari lokasi industri, sehingga buruh mengeluarkan extra cost untuk transportasi," ungkap Andy.

Untuk itu, pihaknya menghimbau agar pemerintah segera membuat program real dan tepat untuk mempersempit ketimpangan pendapatan dan memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan guna mendukung penghidupan yang layak bagi pekerja.

"Perlu empower terhadap eksistensi nawacita karena nawawcita hanya dirasakan terbatas pada infrastruktur, tetapi belum menyentuh permasalahan ketimpangan pendapatan dan perbaikan atas fasilitas BPJS, termasuk rumah murah dan rumah susun," pungkas Andy. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya