Simpang siur mengenai kesepakatan divestasi saham Freeport membuat Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto geleng-geleng kepala. Dia menganggap, informasi yang disampaikan Pemerintah selama ini belum valid betul. Buktinya, Pemerintah mengklaim Freeport sudah setuju divestasi 51 persen sahamnya, sedangkan perusahaan tambang asal AS itu malah berkata lain.
“Ini bikin bingung orang saja. Pemerintah harusnya memberi informasi yang valid,†ucap Dito, Jumat (7/10).
Dito menduga, simpang siur soal kesepakatan divestasi ini terjadi lantaran belum adanya titik temu soal valuasi (penilain terhadap harga saham) aset Freeport. Kalau valuasi belum disepakati, bagaimana mungkin divestasi saham bisa dilakukan.
Sebelumnya, kata Dito, Freeport meminta saham mereka dihargai 1,7 miliar dolar AS. Sementara, dalam hitungan Pemerintah, total harga saham Freeport cuma 600 juta dolar AS.
“Ini harus disepakati dulu sebelum kesepakatan divestasi dilakukan,†jelas politisi senior Golkar ini.
Lalu, berapa harga yang pas? Dito menyerahkan kepada Pemerintah untuk menghitung dan me-nego Freeport.
“Untuk harga, ya Pemerintah. Pemerintah punya hitungan sendiri,†imbuhnya.
Dia hanya berpesan, dalam valuasi tersebut, cadangan emas di tambang Freeport di Papua tidak boleh dihitung. Sebab, cadangan tersebut murni milik Indonesia. Kalau dihitung, akan tidak adil bagi Indonesia. Yang boleh dihitung cukup aset-aset yang dimiliki Freeport di tambang tersebut.
Setelah ada titik temu untuk valuasi ini, harus ditentukan waktu pembayaran, pihak yang membeli saham, dan mekanismenya. Hal ini perlu dipertegas agar Freeport tidak mengulur-ulur waktu buat divestasi. Penentuan tersebut juga diperlukan agar divestasi dilakukan langsung oleh Indonesia, bukan melalui penawaran saham perdana alias initial public offering (IPO).
Dito juga meminta Pemerintah mempertegas mengenai kesanggupan Freeport membangun pabrik pemurnian konsentrat (smelter).
“Smelter itu kapan dibangunnya dan progresnya seperti apa, harus jelas. Janji mereka seperti apa. Sebab, dari dulu kan mereka janji-janji doang,†ucapnya.
Tanpa penegasan seperti ini, Dito khawatir Freeport akan ngeles lagi di kemudian hari. Alhasil, divestasi tidak dilakukan, pembangunan smelter juga tidak dilaksanakan.
“Kalau mereka tidak melakukan divestasi, tidak membangun smleter, rakyat rugi lagi. Karena itu, Pemerintah harus hati-hati dengan trik Freeport. Selama ini kan mereka terus mengulur-ulur semua, dan konsentrat tetap mereka ekspor,†tegasnya.
Agar Freeport tidak lagi ingkar janji, Dito mengusulkan Pemerintah menyertakan klausul konsekuensi.
“Harus ada rekonsekuensi bagi mereka jika tidak melaksanakan janjinya. Misalnya, kalau enggak divestasi, apa konsekuasinya. Kalau smelter enggak dibangun, juga apa konsekuensinya. Jadi, posisi tawar kita harus kuat. Jangan dikontrol mereka terus,†demikian Dito.
[san]
