Perampokan terhadap dana desa masih terus terjadi. Pembangunan di desa yang mempergunakan Dana Desa pun masih jadi bancakan. Kinerja Satuan Tugas Dana Desa (Satgas Dana Desa) pun dipertanyakan, lantaran tidak kelihatan taringnya dalam pemberantasan penyelewengan Dana Desa yang hingga hari ini terus terjadi.
Ketua Badan Pengawas Lembanga Keuangan Dan Aparatur Sipil Negara (BPLKASN) Mangatur Nainggolan Lumbanraja mengatakan, sudah banyak laporan penyelewengan penggunaan dana desa yang disampaikan ke Satgas Dana Desa, namun lembaga yang kini dipimpin oleh mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto itu tidak juga menunjukkan kinerja yang nyata.
"Satgas Dana Desa tidak menunjukkan taringnya. Belum kelihatan kinerja nyata untuk membersihkan dan menjaga dana desa dari penyelewengan. Sudah banyak laporan penyelewengan yang dilaporkan ke Satgas, tetapi kok tidak direspon,†tutur Mangatur Nainggolan di Jakarta, Jumat (6/10).
Pria yang berprofesi sebagai Advokat di Ibukota Jakarta ini menyampaikan, sinergisitas dari Satgas Dana Desa dengan masyarakat dan unsur-unsur pengawasan di masyarakat perlu dilakukan. Hal itu agar pengawalan dan penindakan penyelewengan dana desa bisa berjalan efektif.
"Puluhan ribu jumlah desa di seluruh Indonesia, tidak mungkin Satgas Dana Desa bekerja hanya dengan cara yang mereka lakukan saat ini. Satgas Dana Desa harus melibatkan masyarakat desa secara langsung untuk melakukan pengawasan dan partisipasi langsung pengelolaan dana desa itu,†jelas Mangatur Nainggolan.
Hampir tiap bulan dia berkeliling ke daerah dan ke desa-desa dan menyaksikan betapa pembangunan di desa-desa yang mempergunakan dana desa hanya jadi sumber keuntungan pribadi bagi para oknum pejabat di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa bersama para kroni-kroninya.
"Banyak kecurangan yang terjadi di desa. Dana desa hanya jadi bancakan saja, oknum pejabat bersama kaki tangannya, merekalah yang menguasai dan mengambil keuntungan pribadi dari proyek dan dana desa itu,†jelas Mangatur.
Dia mengungkapkan, penyelewengan dana desa itu sangat telanjang dan terang-terangan terjadi di berbagai desa yang ditemuinya. Namun, tidak terlihat adanya tindakan dan proses hukum yang dilakukan kepada para penyeleweng.
"Contoh, di kampung saya, di Desa Bah Jambi II, Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kok bisa pula ada papan proyek yang dipampangkan dengan ditulis tangan. Pengerjaan proyek yang terang-terangan dikorupsi, diselewengkan. Bukan hanya di Simalungun, sewaktu saya ke Ketapang, Kalimantan Barat, hal yang sama juga terjadi. Tetapi itu semua tidak pernah ditangani dan dibongkar tuntas,†ungkap Mangatur Nainggolan.
Mangatur mengingatkan, penggunaan dana desa harusnya bisa menjadi roda yang efektif untuk memutar perekonomian masyarakat desa. Namun, kinerja Satgas Dana Desa yang dilapori atas persoalan-persoalan itu pun tidak muncul.
"Kami bahkan sudah beberapa kali menyurati Ketua Satgas Dana Desa Bapak Bibit Samad Rianto, namun sepertinya masih sibuk dan belum tampak kinerja yang signifikan,†jelasnya.
Dia berharap, penyelewengan penggunaan dana desa dan korupsi yang terjadi dari penggunaan dana desa itu harus diusut tuntas. Dengan melibatkan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga desa yang efektif, Satgas Dana Desa diharapkan bisa dan mampu membongkar penyelewengan itu.
"Harus diusut dan dibongkar, kasihan para warga desa, kasihan petani dan masyarakat di tingkat desa yang dipermain-mainkan oknum pejabatnya. Pembangunan desa harus efektif dan mampu memajukan roda perekonomian masyarakat desa,†pungkas Mangatur.
[sam]
