SP PLN Tolak Pembangkit Dikelola Swasta

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN menurunkan biaya produksi listrik, terutama di sisi energi primer. Serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 megawatt (MW) yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan. Langkah tersebut untuk meningkatkan efisiensi di tubuh PLN.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda menilai bahwa kebijakan yang diambil Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN tidak tepat, seperti upaya semakin memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit. Menteri ESDM sebelumnya mengatakan bakal memberikan sebagian porsi PLN yang cuma 10.000 MW kepada swasta yang sebelumnya sudah mendapat porsi 25.000 MW dari proyek tersebut.

"Solusi tersebut justru malah akan memberatkan keuangan PLN. Kita melihat aneh saja solusi yang disampaikan. Apakah ini karena ketidaktahuan Menteri yang bersangkutan karena memang bukan dikompetensinya atau mungkin ada unsur kepentingan lain," kata Jumadis kepada redaksi, Jumat (6/10).

Menurutnya, menyerahkan pembangunan pembangkit listrik ke pihak swasta sama halnya menyerahkan aset yang merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

"Itu merupakan pelanggaran konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 2," beber Jumadis.

Konstitusi juga tidak menganjurkan aset negara diserahkan dan dikuasai perusahaan pribadi atau private.

"Kalau mau memaksakan juga agar tidak melanggar konstitusi ubah dulu konstitusinya. Apalagi dengan diserahkan ke swasta tersebut justru menambah biaya PLN. Pola operasi menjadi tidak efisien dan tidak berdasarkan merit order yang seharusnya dilakukan," jelas Jumadis.

Lanjutnya, saat ini, pola operasi PLN lebih boros dengan keberadaan listrik swasta.

"Ini bisa dibenahi dan ditinjau ulang termasuk biaya pemeliharaan pembangkit China yang sering rusak. Biaya pemeliharaannya sangat besar melebihi kewajarannya sehingga memboroskan keuangan PLN," tegas Jumadis. [wah]