Menteri Lukman: Ada Hikmah di Balik Musibah First Travel

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) tengah melakukan proses revisi atas Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 18 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ibadah umrah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui bahwa revisi itu dilakukan karena adanya kasus yang menghebohkan beberapa waktu lalu, kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh biro perjalanan umroh, First Anugerah Karya alias Firts Travel.

"Jadi memang hikmah dari kasus musibah lalu (Firts Travel) kemudian kita berupaya melakukan revisi regulasi," jelasnya saat ditemui di Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Lebih lanjut, menteri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap bahwa PMA yang tengah direvisi itu nantinya akan berimbas pada penguatan regulasi, utamanya dalam pengawasan.

"Intinya (semangat revisi PMA adalah) jangan lagi konsumen lain, jamaah, jadi korban dari tindakan-tindakan atau hal-hal yang iegal yang bertentangan degnan hukum" jelasnya.

Namun demikian, Menteri Lukman belum bisa memastikan kapan revisi PMA itu akan rampung. Alasannya, persoalan umroh merupakan persoalan yang tergolong multikompleks. Dimana persoalan umroh kata dia juga berhubungan dengan kementerian lain, seperti Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak.

"Jadi perlu koordinasi dan perlu ada peningkatan koodinasi terkait pengelolaan umroh ini. Terkait target tentu kita ingin secepat mungkin tapi jangan sampai terburu-buru hingga sampai ada bagian yang terlewati, atau terlupakan," demikian Lukman.[san]