Berita

Djarot/Net

Nusantara

Permintaan DPRD Tidak Rasional, Alasan Djarot Belum Teken APBD Perubahan 2017

SENIN, 02 OKTOBER 2017 | 11:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap Gubernur Djarot Saiful Hidayat yang memilih pergi ke Banyuwangi menjadi penyebab pengesahan APBD Perubahan 2017 tertunda.

Selain itu, Djarot masih belum sepakat dengan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta yang besarannya diatur dalam peraturan gubernur (pergub).

"Belum sepakat soal hitung-hubungan di pergub tentang hak keuangan, kami belum sepakat, saya nggak mau tanda tangan," kata Djarot di Lapangan IRTI Monas, Senin (2/10).


Djarot menilai permintaan para politisi Kebon Sirih tidak rasional dalam kenaikan tunjangan yang sudah dianggarkan dalam APBDP 2017 itu. Menurutnya, terdapat komponen-komponen yang perhitungannya melanggar peraturan yang lebih tinggi.

"Karena banyak sekali nilai yang saya anggap fantastis, tidak rasional. Contohnya misalnya biaya perjalanan ke luar negeri, masak yang diminta itu tiga kali dari SK Menkeu? Tidak bisa, harus sama karena itu berlaku bagi ASN dan non-ASN ya," ujar Djarot.

Permintaan dewan lain yang ditentang mantan Walikota Blitar itu adalah masalah biaya rapat. Dewan dalam kenaikan tunjangan meminta Rp 3 juta untuk pimpinan dalam sekali rapat. Sedangkan anggota dewan mendapat Rp 500 ribu.

"Yang kedua, ada biaya rapat, satu orang pimpinan itu Rp 3 juta sekali rapat. Kemudian maksimal sehari tiga kali rapat, saya ga mau. Untuk pimpinan Rp 3juta, wakil Rp 2 juta, anggota berapa? Rp 500 ribu. Coba dikaliin, ga bisa aku bilang," tegas Djarot.

Hal lain yang masih mengganjal Djarot yakni terkait biaya sewa mobil anggota dewan. Diketahui setelah tunjangan naik, maka mobil dinas harus dikembalikan ke negara untuk dilelang. Sebagai gantinya, anggota dewan akan mendapatkan biaya sewa kendaraan.

"Saya minta Pak Sekda itu sebelum dikeluarin, semua mobil dewan 101 itu harus ditarik dulu, baru kita ganti dengan tunjangan transportasi. Sebelum dikembalikan jangan dikeluarkan tunjangan transportasi itu, ya dong, supaya pertanggungjawabannya jelas. Dan saya minta mobil yangg jumlahnya 101 itu saya minta tolong langsung dilelang, jangan menunggu 5 tahun langsung dilelang. Itu juga masih belum sepakat," terang Djarot.

Politisi PDI Perjuangan mengaku siap menandatangani APBDP 2017 jika semua yang terkait dengan hak keuangan anggota dan pimpinan DPRD DKI sudah disepakati nilai besarannya.

"Saya tidak mau di akhir-akhir ini kemudian saling sandera, lurus aja sesuai aturan itu aja. makanya APBDP disetujui dulu alhamdulillah, baru pergubnya. Atau bersamaan tidak masalah. Asal sesuai dengan aturan," pungkas Djarot seperti diberitakan RMOLJakarta. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya