Berita

Foto/Net

Bisnis

Kuota Impor Gula Rafinasi

Tak Cukup Hanya Razia Ke Pasar
SENIN, 02 OKTOBER 2017 | 10:27 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Merembesnya gula rafinasi ke pasar disinyalir akibat kelebihan pasokan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta mengevaluasi kuota impor komoditas tersebut untuk memperkecil terjadinya pelanggaran tersebut.

Ketua Umum Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (Aptri) Soemitro Samadikoen mengapresiasi Kemendag yang berhasil membongkar kasus merembes gula rafinasi (gula khusus untuk industri) ke pasar. Namun dia menilai, langkah itu belum cukup untuk mengerem pelanggaran tersebut. Dia mengusulkan kuota impor gula rafinasi dikurangi untuk memi­nimalisir rembesan.

"Kebutuhan untuk industri sudah lebih dari cukup. Makanya gula rafinasi merembes ke pasar umum. Menurut saya, impornya harus dikurangi, disesuaikan dengan kebutuhan industri saja," kata Soemitro kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.


Dia menuturkan, pembenahan tata niaga harus dilakukan terus menerus. Tak hanya kuota impor gula rafinasi, evaluasi juga harus menyasar kepada impor gula konsumsi. Karena, pada tahun ini diproyeksinya ada kelebihan pasokan gula sebanyak 1,2 juta ton.

"Kebutuhan gula tahun 2016 tercatat 2,7 juta ton. Produksi dalam negeri 2,3 juta ton, arti­nya kekurangan hanya 400 ribu ton. Sementara tahun lalu impor mencapai 1,6 juta sehingga ada kelebihan pasokan sebanyak 1,2 juta ton," paparnya.

Soemitro menyambut baik rencana Kemendag melelang gula rafinasi. Menurutnya, lang­kah ini akan memperkuat pengawasan. Karena, sistem yang ditarapkan memudahkan pemerintah menelusuri pelakunya jika terjadi rembesan gula rafinasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Karyanto Suprih tidak mau buru-buru mengevaluasi impor gula. Menu­rutnya, dalam kasus rembesan gula rafinasi yang baru-baru ini terungkap, pihaknya tidak me­nemukan keterlibatan importir. "Sejauh ini kami tidak menemu­kan keterlibatan (kongkalikong) dengan importir. Itu pelakunya industri makanan dan minuman (mamin)," ungkapnya.

Untuk menekan merembesnya gula rafinasi ke pasar, lanjut Karyanto, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terutama saat pendistribusiannya.

Karyanto mengakui, gula ra­finasi yang merembes ke pasar cukup tinggi. Oleh karena itu, pihaknya meningkatkan penga­wasan dengan akan menerapkan lelang gula.

Dalam sistem lelang, lanjut Karyanto, setiap karung gula rafinasi yang akan dilelang akan dilengkapi dengan QR Code atau Quick Response Code. Jika kode tersebut dipindai maka akan diperoleh data-data iden­titas produsen gula rafinasi dan pembelinya.

"Dengan sistem ini akan me­mudahkan pemerintah mengeta­hui alur distribusi jika ada gula rafinasi rembes ke pasar umum," pungkasnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini Kemendag memusnahkan 2,1 ton gula rafinasi hasil pe­nyitaan dari toko dan pedagang di pasar umum selama semes­ter I-2017. Dari pengawasan tersebut, Kemendag mendapati tiga perusahaan mamin sebagai pelakunya. Kemendag mengaku telah memberikan sanksi terhadap ketiga perusahaan tersebut dengan tidak memberikan paso­kan gula rafinasi lagi.

Sekadar informasi, di Indone­sia, ada dua jenis gula pasir yang beredar. Pertama, gula rafinasi yakni gula yang hanya diperun­tukkan untuk industri mamin. Kebutuhan gula ini diperkirakan 3 juta ton per tahun. Hampir seluruh bahan baku gula rafinasi dari impor. Harganya pun relatif murah yakni kisaran Rp 8.000-9.500 per kilo gram (kg).

Kedua, gula kristal putih untuk dijual di pasar umum atau kon­sumsi masyarakat. Gula ini rata-rata diproduksi pabrik gula dalam negeri. Kemendag telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) gula kristal Rp 12.500 per kg. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya