Berita

Foto/Net

Bisnis

Pengusaha Tolak Kenaikan Cukai

Industri Tembakau Terancam
SENIN, 02 OKTOBER 2017 | 09:48 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 8,9 persen di 2018 mendapat reaksi keras dari para pelaku industri tembakau di Tanah Air. Kenaikan tarif cukai di­anggap tidak rasional dan membebani industri.

Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan, ke­bijakan cukai harus rasional dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis indus­tri tembakau. Saat ini, in­dustri hasil tembakau dalam keadaan terpuruk dimana vol­ume produksi terus menurun tiap tahunnya. Di 2016 sudah turun 6 miliar batang. Di 2017 diprediksi Pemerintah turun 11 miliar batang.

"Kami yakin bahwa pe­merintah juga sudah mengerti kalau Industri dalam fase penurunan. Kenapa mau meningkatkan tarif cukainya tinggi? Ini sama dengan tidak ada peluang bagi industri hasil tembakau untuk hidup," tegas Budidoyo di Jakarta, kemarin.


Menurut Budidoyo, ke­naikan tarif cukai pada 2017 sebesar 10.5 persen yang menyebabkan volume indus­tri anjlok hingga 2 persen. Harusnya hal tersebut menjadi bahan pertimbangan jika cukai dinaikkan terlalu tinggi.

Wacana kenaikan cukai 8.9 persen untuk tahun 2018 lebih memberatkan, karena industri hasil tembakau saat ini dalam keadaan terpuruk. Pemerintah seharusnya jangan hanya ber­gantung pada cukai tembakau sebagai sumber penerimaan cukai, terutama di tengah lesu­nya kondisi industri tembakau tahun ini.

Jika terjadi kenaikan tarif cukai yang tinggi, akan ber­dampak pada industri tem­bakau. Industri tembakau merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, pemerintah perlu mengingat rantai industri hasil tembakau panjang, bukan hanya pabrikan rokok saja. Kar­ena itu, saat industri mengalami penurunan, yang akan terkena dampaknya bukan cuma pabri­kan, tapi juga pekerja di pabrik rokok, petani cengkeh, dan petani tembakau. "Saat ini totalnya mencapai lebih dari 6 juta orang," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia (Gaprindo) Mu­haimin Moefti mengatakan, saat ini industri rokok sedang lesu dan apabila tetap dikena­kan dikhawatirkan dampaknya bakal meluas. "Permintaan kita itu sudah jelas. Kami ingin kenaikan target cukai yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2018 tidak lebih dari 4,8 persen dari real­isasi Perubahan APBN 2017," ujarnya.

Menurutnya, informasi dan data yang didapat Gaprindo ternyata target kenaikan pen­erimaan cukai naik 4,8 persen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dari APBN perubahan tahun ini. Kenaikan tersebut dini­lai terlalu besar, sebab saat industri rokokterlalu banyak tekanan. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya