Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) belum diajak bicara oleh KeÂmenterian Pertahanan soal rencana relokasi atau peminÂdahan pabrik industri perÂtahanan dari tiga perusahaan pelat merah yakni PT PAL InÂdonesia (Persero), PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Deputi Bidang Usaha PerÂtambangan, Industri StratÂegis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry SamÂpurno mengakui, pihaknya memang pernah melakukan kajian awal terkait kebutuhan lahan untuk industri galanÂgan kapal, bukan industri pertahanan.
"Belum ada, kita juga belum diberitahu (Menhan), kita juga baru tahunya dari media," tuÂtur Fahar, di Jakarta, (29/9).
Hingga kini pun, belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai kebutuhan lahan tersebut.
"Kita juga sama sekali beÂlum ada komunikasi, memang ada rencana pemanfaatan lahÂan, khususnya galangan kapal. Tapi belum ada pembicaraan lebih lanjut," katanya.
Direktur Utama PAL IndoÂnesia, Budiman Saleh menÂgaku, sempat meninjau lahan seluas 10 ribu hektare (ha) yang tengah disiapkan pemerÂintah melalui Kementerian Pertahanan untuk membangun sentra industri pertahanan, berlokasi di Lampung.
"Saya senang saja (soal rencana pembangunan sentra industri). Saya sudah diajak lihat bersama Kemhan, denÂgan (pihak) PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia," tutur Budiman.
Meski pernah meninjau lokasi tersebut, pihaknya meÂnyebutkan belum ada hitung-hitungan pembagian lahan untuk ketiga BUMN di lokasi tersebut. Menurutnya, hal itu akan diputuskan pemerintah.
"Tergantung ketersediaan lahan juga, kita lihat tanahÂnya, (soal) berapa persen." Katanya.
Karena itu, pihaknya juga belum bisa memastikan berapa persen aset PAL dari Surabaya yang akan dialihkan ke sentra industri tersebut. Pasalnya, hal itu membutuhkan proses panjang lantaran banyaknya proyek pesanan yang masih dikerjakan perseroan.
"Masih butuh perencanaan besar dan akurat, karena fasilÂitas yang kita miliki sekarang masih berfungsi, masih
runÂning (dipakai) untuk jadwal proyek-proyek yang akan di-
delivery," katanya.
Selain itu, pelaksanaan relokasi atau pemindahan pabrik ke sentra industri terseÂbut harus memperhatikan aspek sumber daya manusia (SDM). "Dikaji suplai SDM-nya, akses informasinya, kesÂehatannya," katanya.
Sebelumnya, Menteri PerÂtahanan Ryamizard Ryacudu, pada pertengahan Agustus lalu menginginkan agar inÂdustri pertahanan lebih kuat dan profesional, sehingga PT Dirgantara Indonesia, PT PAL hingga PT Pindad akan direlokasi.
Untuk itu, Kementerian Pertahanan telah menyiapkan lahan kurang lebih sekitar 10 hektar (ha), dengan kemungkiÂnan besar, Lampung menjadi pilihan. Namun, luas tanah tersebut belum baku, lebih baik bila lahan yang didapat lebih luas.
Sayangnya, Bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu, belum merinci kapan persisÂnya proyek itu akan dimulai, termasuk soal nilai investasi di industri pertahanan yang akan digelontorkan tersebut.
"Pindahnya butuh proses dong. Secepatnyalah. Saya siapkan tanahnya dulu. karena kalau lima tahun lagi tidak akan bisa, tidak ada tempat lagi. Jadi tanah dulu. Kalau sekarang ini, Pindad saja luas tanahnya cuma 26 sampai 40 hektare. Nanti, kita kasih kira-kira 3.000 hektare. da 10.000 hektare untuk pinÂdahkan Pindad, Dirgantara Indonesia, dan PAL. Nanti kalau bisa lebih ya semakin baik," tutur Menhan. ***
