Proyek Penurunan Emisi Sulit Tuntaskan Persoalan Kehutanan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai kebijakan pemerintah daerah yang menggunakan pendekatan proyek penurunan emisi dengan skema pengurangan emisi karbon hutan (REDD) tidak akan menuntaskan persoalan sektor kehutanan.

"Berdasarkan kajian Walhi terhadap kebijakan pembangunan jangka menengah di lima provinsi ditemukan bahwa banyak daerah belum mengintegrasikan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut," jelas Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/10).

Dia menambahkan, pemerintah daerah cenderung menghindari penurunan emisi terutama di sektor berbasis lahan dan energi. Dengan lebih memilih penurunan emisi sektor lain.

Meski telah ada kebijakan moratorium Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dalam tataran implementasi masih terjadi pelepasan kawasan hutan melalui mekanisme permohonan langsung oleh korporasi.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan 12,7 juta hektare lahan untuk program perhutanan sosial, pemberian aspek legal izin pengelolaan hutan untuk penggarap lahan perhutanan sosial, serta sinergi kemitraan antara penggarap lahan dengan BUMN. [wah]