Masih ada waktu bagi Partai Golkar untuk segera menarik diri dari Panitia Khusus DPR RI untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK).
Tidak ditemukan manfaat elektoral maupun manfaat politik bagi Golkar bila tetap mempertahankan diri berada di Pansus KPK. Sebaiknya, Golkar segera menarik diri dan menyatakan pekerjaan Pansus sudah cukup.
Menurut Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Mirwan Bz. Vauly, kepada wartawan, desakan Golkar mundur dari Pansus seturut dengan keinginan DPP Partai Golkar yang akan mengevaluasi keberadaannya di Pansus KPK dalam Rakornis II Partai Golkar di Hotel Peninsula, Jakarta.
"Bagus sekali, masih ada waktu DPP Partai Golkar segera menarik diri, jika bisa sesegera mungkin. Ini bukan hanya soal elektoral, namun Golkar tentu punya cara yang lebih strategis memperbaiki kinerja KPK dalam tugas pemberantasan korupsi, " lanjut Mirwan.
Hampir semua partai pendukung pemerintah mendorong perpanjangan masa kerja Pansus KPK. Hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda sikap dan menyatakan tidak sepakat masa kerja Pansus diperpanjang.
Sementara, partai politik koalisi pemerintah lainnya, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasdem, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru menjadi motor Pansus KPK.
Senada dengan Mirwan, aktivis GMPG, Muhammad Ikhsan, menyatakan salah satu penyebab penurunan elektabilitas Partai Golkar adalah keberadaannya sebagai motor Pansus KPK.
"Dengan menarik Partai Golkar keluar dari Pansus KPK, ibaratnya seperti melepas sebagian belenggu yang menghalangi elektabilitas partai," ujar Ikhsan.
Ikhsan juga berharap suara keras dari para petinggi DPP Partai Golkar untuk menonaktifkan Setya Novanto bisa jadi jalan keluar dari kemerosotan elektabilitas partai.
"Kami melihat langkah para senior untuk menonaktifkan Setya Novanto karena kasus E-KTP merupakan kunci utama untuk rebound-nya elektabilitas Partai Golkar," jelasnya.
[ald]
