Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, pemerintah telah memberi ruang besar kepada sektor swasta untuk mengerÂjakan proyek-proyek di dalam negeri. Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan BUMN mendominasi pengerjaan proyek pembangunan dan infrastruktur di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Rini saat menjadi keynote speaker daÂlam seminar bertajuk "Investasi di Infrastruktur: Peranan BUMN dan Investasi Asing" di Hotel Shangri-La, Jakarta, kemarin.
Dikatakan bekas bos Astra tersebut, berdasarkan Undang-undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003, BUMN juga diwajibkan untuk memasuki proyek inÂfrastruktur di mana sektor swasta atau koperasi tidak tertarik.
"Banyak ruang bagi investor swasta, termasuk investor asing, untuk berpartisipasi dalam pemÂbangunan infrastruktur di InÂdonesia. Tapi beberapa proyek tidak dilirik swasta. Inilah alasan kami membangun jalan tol Trans Sumatera dan mengambil alih pembangunan jalan tol Trans Jawa, karena swasta tidak terÂtarik," kata Rini.
Rini berharap, ke depan invesÂtor swasta semakin banyak ikut serta dalam pembangunan proyek nasional. Pengalaman mereka akan menarik lebih banyak inÂvestor untuk bersinergi dengan BUMN dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.
"Saya percaya mereka mendaÂpatkan keuntungan yang baik dari investasi mereka. Terlebih, saat ini sektor perbankan, terutama bank pemerintah dan beberapa bank swasta juga memberikan dukungan dengan memperluas pinjaman indiÂvidual atau sindikasi untuk pemÂbangunan proyek infrastruktur," tegas Rini.
Menurut Rini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga pernah mengingatkan dirinya agar meÂlibatkan perusahaan swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.
"Suatu kali Pak Wakil PresiÂden bilang, 'Kamu bisa berikan proyek pengerjaan infrastruktur juga ke yang lain (kontraktor non BUMN)'," kata Rini.
Menurut Rini, memang tak mudah bagi pihak swasta jika terlibat dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Masalahnya, butuh dana serta komitmen yang kuat agar pengerjaan pembangunan infrastruktur bisa berjalan tanpa banyak hambatan.
Oleh karenanya, untuk proyek infrastruktur yang mengandung risiko tinggi dan berada di remote area mau tidak mau kendalinya ada di perusahaan milik negara. Tujuannya supaya pembangunan infrastruktur sesuai target.
"Investor butuh kepastian. KaÂlau mereka tidak dapat kepastian soal pembebasan lahan, mereka tidak akan mulai bekerja," tegas Rini. ***
