Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Usulan Luhut Panjaitan Bisa Bikin Jokowi Gagal Jadi Presiden Lagi

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 00:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Nasib buruk bakal menimpa Presiden Joko Widodo. Dia tidak bisa menjadi presiden dua periode karena tidak akan terpilih jika maju dalam Pilpres 2019.

Demikian disampaikan Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani) Sya'roni dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/9).

Menurut Sya'roni, nasib Jokowi di Pilpres 2019 akan sama seperti dialami Megawati Soekarnoputri saat Pilpres 2004. Jokowi akan terseok dan tidak akan memenangkan Pilpres mendatang jika pemerintahan yang dipimpinnya saat ini mengeluarkan kebijakan menjual BUMN seperti diusulkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.


Usul tersebut disampaikan Luhut menyoal dominasi BUMN dalam ekonomi dalam negeri. Luhut berpandangan salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Karenanya, salah satu solusi yang ditawarkan Luhut ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN.

"Bila membuka lembar sejarah Pilpres 2004, diantara faktor kekalahan Megawati-Hasyim Muzadi dari SBY-JK adalah karena kebijakan menjual BUMN dan aset negara. Saat Megawati berkuasa, kebijakannya menjual BUMN dan aset bangsa menuai kritik besar dari rakyat, sehingga pada saat Pilpres 2004 rakyat menghakiminya dengan tidak memilihnya kembali," jelas Sya'roni.

Tentu saja, tambah Sya'roni, imbas buruk juga akan dinikmati PDIP di Pileg mendatang jika usul Luhut dilaksanakan. Berkaca pada Pileg 2004, kebijakan swastanisasi dan asingisasi oleh Megawati membuat PDIP dianggap bukan partai wong cilik. PDIP pun ketika itu harus puas di urutan kedua, sementara peraih kursi terbanyak dimenangkan oleh Partai Golkar.

"Jika kebijakan (menjual BUMN) ini mau diulang kembali, ini sama halnya keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Jika nanti PDIP dan Jokowi kalah dalam Pemilu dan Pilpres 2019, maka akan mudah mencari penyebabnya," tukas Sya'roni. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya