Drama politik Partai Golkar seputar Pilgub Jawa Barat 2018 terus berlanjut. Usai muncul SK bodong Golkar yang mendukung Ridwan Kamil, kemarin, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi muncul dengan pengakuan mengejutkan. Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini mengaku diminta orang membayar Rp 10 miliar agar SK Golkar soal Pilgub turun. Warganet pun gaduh.
Pengakuan Dedi ini disampaikan saat berorasi di depan ratusan kader Golkar se-Jabar di Jalan Maskumambang, Kota Bandung, kemarin.
Ratusan kader datang ke Bandung untuk berunjuk rasa mengecam terbitnya surat bodong DPP Golkar yang berisi dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat.
Dalam orasinya itu, Dedi sangat menyayangkan beredarnya surat bodong tersebut. Sebagai kader Beringin, Dedi mengaku terus mengikuti proses politik yang ada di DPP Golkar. Dia juga sabar menunggu proses yang dilakukan DPP sampai 1 Agustus seperti yang dijanjikan. Sayangnya sampai sekarang, rekomendasi tersebut belum juga turun.
Dedi mengaku gelisah. Pasalnya, dalam penantian itu seringkali ada yang menghubunginya lewat telepon genggam. Dalam sambungan telepon itu, Dedi mengaku diminta menyediakan uang mahar Rp 10 miliar agar mendapat surat rekomendasi penunjukkan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat dari DPP Partai Golkar. "Pak Dedi siap kan? Kalau nggak tidak akan keluar rekomendasinya," kata Dedi menirukan ucapan si penelepon.
Siapa orang yang dimaksud, Dedi tidak menyebut nama. Dia hanya bilang, orang tersebut bukan orang Golkar. Hanya tokoh dari Bogor yang mengaku-ngaku punya pengaruh dan dekat dengan pengurus DPP Golkar. Terhadap permintaan tersebut, Dedi tidak mau memenuhinya. "Saya sampaikan tidak bisa. Yang jelas saya tidak pernah minta dukungan dari konglomerat," ujarnya. "Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga nggak apa-apa," imbuhnya.
Mengenai surat rekomendasi untuknya yang masih tertahan, Dedi tak mau berspekulasi. Dia juga enggan mengaitkan tertahannya rekomendasi tersebut dengan kewajiban setoran ke partai. Menurutnya, hingga saat ini, tak ada satu pun pengurus atau kader Golkar yang meminta sejumlah uang kepadanya. "Kalau dari partai sendiri sih tidak pernah. Dulu juga dua kali nyalon bupati nggak pernah. Baru kali ini saja," tuturnya. Dia menegaskan masih optimistis DPP Golkar akan memberikan rekomendasi kepadanya untuk maju di Pilgub Jawa Barat.
Di dunia maya, pengakuan Dedi banyak menuai komentar. Netizen beragam menanggapinya. Ada yang kaget, ternyata masih musim orang minta mahar. "Eh, busett," seru @bennyAwin. "Hati-hati kang. Banyak broker mulai bermunculan. Abal-abal," ujar Vagus. Meski ada juga netizen yang tak percaya dengan omongan Dedi. "Masa kader sendiri mau maju kasih mahar. Nggak percaya saya," ujar Eky.
Sebagian lagi mendukung langkah Dedi menolak permintaan tersebut. "Menyanggupi mah sama saja nyuruh korupsi," kata Samuel Henry, di laman yang sama. "Gimana gak mau korupsi atau suap, kalau belum jadi aja udah dipalak," kicau Mlemah. Yang lain meminta Dedi agar mengungkap nama si penelpon. "Biar kapok," ujar Januaris.
Ada juga netizen yang mengusulkan Dedi pindah partai. Karena, menurut Claudya Wong, jika benar permintaan itu dari DPP maka Golkar akan semakin rusak. "Kalau begini terus siapa yang mau pilih Golkar lagi. Semuanya tidak jelas dan setiap hari bikin gaduh saja," ujarnya. Senada disampaikan @ cak_anto. Dia bilang, makin hari Golkar makin kelihatan sedang mainin drama politik. "Surat sudah dibantah hoax. tambah lagi drama 10 miliar..masuk banget sinetronnya," ujarnya. "Insyaallah dengan mundurnya kang Dedi, Golkar semakin jaya. Kang Dedi negarawan sejati kalau benar-benar mundur," kicau @raka69. ***
