Berita

Net

Hukum

Perlu Juga Dibuat Pansus Untuk Awasi Kejaksaan

SELASA, 26 SEPTEMBER 2017 | 14:48 WIB | LAPORAN:

Politisi Partai Golkar Edison Betaubun mengusulkan perlunya dibentuk panitia khusus untuk mengawasi kinerja kejaksaan.

Menurutnya, fakta di lapangan begitu banyak kabupaten/kota yang sudah melaporkan kasus-kasus korupsi bahkan sudah menyampaikan pada Kejaksaan Agung tetapi tidak pernah ditindaklanjuti

"Terkait dengan kasus korupsi kepala daerah karena kepala kejaksaan kabupaten itu diberi mobil. Dan juga pemerintah daerah membuat dana hibah sekian milliar untuk membangun kantor kejaksaan," jelas Edison.


Dia juga memberikan catatan kepada pimpinan DPR RI bahwa juga harus dipertimbangkan untuk ke depan setelah ada Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan juga harus dipertimbangkan ada pansus untuk penegak hukum yang lain seperti kejaksaan.

"Sebab kita tidak bisa mengangkat kejaksaan lebih hebat daripada KPK. Kenyataan yang sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia karena banyak kepala daerah yang masih melakukan tindakan korupsi. Saat belum diputuskan terkait perpanjangan atau pemberhentian pansus hak angket," tegas Edison yang juga anggota Komisi XI. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya