Berita

Foto/Net

Bisnis

Krisis Ancam Indonesia

Peneliti AEPI:
SELASA, 26 SEPTEMBER 2017 | 10:44 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintahan Jokowi diingatkan agar berhati-hati dengan krisis fundamental yang sedang mengancam Indonesia.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengung­kapkan, pendanaan infrastruk­tur menggunakan utang sampah dan uang sampah dalam jumlah besar produk pasar keuangan global, akan berakibat pada peningkatan level krisis keuangan global, yang saat ini berhadapan dengan tiga masalah fundamental. Padahal, hal ini tidak mungkin terselesaikan tanpa sebuah guncangan perang besar.

Daeng menyebutkan, krisis fundamental itu adalah, per­tama, krisis over-production. Krisis jenis ini terjadi karena kelebihan kapasitas produksi global yang tidak akan mampu diserap pasar.


"Kondisi ini akibat efisiensi luar biasa dari industri, peng­gunaan teknologi, rekayasa genetika dan penemuan-penemuan baru yang mampu memompa produksi, namun menekan penggunaan tenaga kerja dan minimalisasi upah," ujarnya.

Hampir seluruh sektor men­galami overproduksi, lan­jut Daeng, seperti pangan, energi, besi baja, elektronik, outomotif, tekstil, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut melimpah, namun pada sisi lain pasar tidak dapat menyerapnya. Sementara upa­ya peningkatan kapasitas pasar dengan mendorong perdagan­gan bebas, pembukaan pasar, regionalisme, tidak mendapat hasil signifikan.

Dalam kasus Indonesia, ujarnya lagi, over produksi global telah memukul industri nasional akibat liberalisasi perdagangan, penghapusan seluruh hambatan atau barrier seperti tarif dan proteksi.

"Dalam kasus Indonesia, memang ada fenomena aneh, yakni harga barang kebutuhan hidup pada tingkat global menurun, namun di Indonesia justru meningkat. Hal ini menunjukkan level pengu­rasan ekonomi dan keuangan rakyat di Indonesia yang jauh lebih dalam dibanding negara atau kawasan lain di dunia," jelas Daeng.

Krisis over produksi men­gakibatkan pertarungan yang semakin keras antara perusa­haan raksasa dalam merebut pasar. Demikian juga pertar­ungan keras negara-negara industri untuk merebut wilayah dalam menyediakan pasar bagi perusahaan-perusahaan mereka.

Over-produksi, jelas Daeng, juga mendorong negara-negara industri kembali pada protec­tionism seperti yang dijalankan Cina melalui subsidi mata uang dan politik perdagangan lain­nya, Inggris dengan Brexit dan Amerika Serikat dengan buy American product dan Eropa dengan buy European act.

Krisis fundamental ked­ua adalah krisis under-con­sumption, yakni daya beli masyarakat yang jatuh ke tempat paling rendah. Pada tingkat global terjadi kemiski­nan dan ketimpangan luar biasa di berbagai negara. Lebih dari 1,5 miliar penduduk bumi jatuh miskin. Satu miliar di antaranya benar-benar kela­paran. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya